Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes soal CCTV di Sel Freddy Budiman, Oknum Petugas Mengaku Jadi Hilang Kendali

Kompas.com - 15/09/2016, 15:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim gabungan pencari fakta bentukan Polri, Effendi Gazali mengaku tertarik dengan pernyataan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Liberty Stinjak saat dimintai keterangan.

Menurut Liberty, kata dia, sempat ada petugas yang meminta CCTV yang menyorot ke sel Freddy Budiman dicopot. Liberty rupanya sempat bertemu dengan petugas tersebut di lapas Nusakambangan.

"Ketika Sitinjak kembali (ke lapas) dia tidak disalami (petugas). Malah dinyatakan 'kami jadi kehilangan kendali' dan 'pakai pasang CCTV segala, sih'," kata Effendi menirukan ucapan petugas itu kepada Liberty, yang dia beberkan dalam konferensi pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman )

Effendi lantas menanyakan kepada Liberty, siapa petugas yang dia maksud. Namun, Liberty enggan menjawabnya. Effendy pun enggan menyebut institusi petugas itu. Liberty mengaku telah melaporkan protes petugas itu ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi wewenangnya di Kemenkumham, bukan di tim," kata Effendi.

Saat melakukan kunjungan ke Nusakambangan beberapa waktu lalu, Effendi menemukan bahwa CCTV yang mengarah ke sel Freddy tetap terpasang. Kameranya pun bekerja dengan baik.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Sebelumnya, Liberty sudah dimintai keterangan oleh tim independen dari Badan Narkotika Nasuonal.

Liberty mengaku sempat ada petugas yang mengaku dari BNN mendatangi Lapas dan protes dengan pemasangan kamera CCTV yang ditujukan untuk mengawasi pergerakan Freddy Budiman.

Petugas BNN itu lalu mempersoalkan tentang pemasangan kamera pengawas yang dianggap tanpa koordinasi terlebih dulu. Atas protes itu, Sitinjak mengaku tidak menggubrisnya.

Kompas TV Freddy Budiman Sebut 3 Nama Dalam Video
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com