Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS Sebut Masyarakat Puas dengan Kerja Jokowi, Politisi Gerindra Heran

Kompas.com - 13/09/2016, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mempertanyakan validitas survei yang dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Dalam rilis survei tersebut, CSIS memaparkan sebanyak 66,5 responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah. Hal itu menunjukkan suatu peningkatan. Sebab, pada Oktober 2015, kepuasan publik baru sebesar 50,6 persen.

"Kalau hasil surveinya seperti itu, saya bertanya, siapa yang menyurvei, siapa saja yang disurvei karena kenyataannya banyak kinerja pemerintah yang tidak memenuhi target," kata Riza saat dihubungi Kompas.com, Selasa, (13/9/2016).

Riza menuturkan, buruknya kinerja pemerintah terlihat dalam memenuhi target pajak. Karena kegagalannya itu, pemerintah lantas meminta dukungan DPR untuk melaksanakan program tax amnesty.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Namun, Riza menilai program tax amnesty yang kini dijalankan pemerintah pun masih jauh panggang dari api. Pasalnya, dari target sebesar Rp 165 triliun, realisasi yang diperoleh sangat rendah.

Hingga hari ini, realisasi uang tebusan baru Rp 7,68 triliun dari target Rp 165 triliun. Sementara itu, dana repatriasi baru Rp 16,1 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Adapun dana deklarasi baru mencapai Rp 322,6 triliun dari target Rp 4.000 triliun.

"Bisa kita bayangkan jika target pajak gagal dipenuhi, program-program yang telah dicanangkan pastinya gagal terlaksana. Lagi pula, sama-sama kita rasakan sekarang harga kebutuhan pokok makin mahal, hidup makin susah," tutur Riza.

(Baca: CSIS: 40,4 Persen Responden Nilai Tak Tepat Anies Dicopot sebagai Mendikbud)

Dengan fakta itu, Riza pun heran dengan hasil survei yang menyatakan kepuasan masyarakat meningkat atas kinerja pemerintah.

"Bagaimana dengan fakta-fakta semakin mahalnya harga kebutuhan pokok dan semakin susahnya hidup," kata Riza.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak, warga yang dipilih telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com