Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: 40,4 Persen Responden Nilai Tak Tepat Anies Dicopot sebagai Mendikbud

Kompas.com - 13/09/2016, 17:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan survei persepsi publik terhadap langkah Presiden Joko Widodo dalam merombak Kabinet Kerja jilid II.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan, mayoritas responden mengkritik keputusan Presiden mencopot Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Data yang cukup menarik bahwa sekitar 40,4 persen publik lihat reshuffle terhadap Anies Baswedan kurang tepat," kata Arya saat merilis hasil survei di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Hasil survei lainnya, responden juga menyoroti sosok lain yang dianggap aktif, tetapi terkena reshuffle.

(baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

Sebanyak 22,7 persen responden menilai Rizal Ramli tak tepat dicopot sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Kemudian, sebanyak 20,9 persen responden menilai Jokowi tidak tepat mencopot Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.

Dalam reshuffle jilid II yang dilakukan pada akhir Juli 2016, Jokowi memilih Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Budi Karya Sumadi sebagai Menhub.

(baca: Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan)

Meski demikian, lanjut Arya, responden yang merasa puas terhadap kinerja Kabinet Kerja mencapai 56 persen.

Optimisme publik terhadap kinerja Kabinet jilid II bahkan lebih tinggi, sebesar 67 persen.

Masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kubu pendukung pemerintah juga tak lepas dari perhatian publik.

Sebanyak 71 persen responden menilai Presiden Jokowi mampu mengelola koalisi besar dalam menunjang jalannya pemerintahan.

"Ini menunjukkan pada peridoe kedua Presiden mulai berhasil mengkonsolidasi kekuasaan," ucap Arya.

(baca: Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain)

Arya menambahkan, kemampuan mengkonsolidasi kekuasaan itu terlihat dari hubungannya antara eksekutif dan legislatif.

Pada Oktober 2015, hanya 36,2 persen responden yang menilai hubungan keduanya berjalan harmonis. Kini, hingga Agustus 2016, penilaian publik naik menjadi 56,8 persen.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3,1 persen.

Kompas TV APA ALASAN ANIES BASWEDAN DICOPOT?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com