Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Anggap Terlalu Dini Bicarakan Pendamping Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 12/09/2016, 12:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, masih terlalu dini membicarakan bakal calon pendamping Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Menurut Akbar, hal tersebut perlu dipikirkan secara matang, sambil membaca arah politik selanjutnya.

"Saya kira itu masih terlalu dini untuk bicara soal manufer politik untuk pemilu 2019. Sebaiknya ditunggu saja," ujar Akbar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (12/9/2016).

Sebelumnya, dalam sesi penutupan Rapat Koordinasi Teknis untuk pemenangan pemilu Partai Golkar, Sabtu (3/9/2016), Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal sempat menyinggung mengenai Pilpres 2019.

Menurut dia, dengan elektabilitas Golkar yang menanjak usai menyatakan dukungan pada Joko Widodo, harus ditindaklanjuti dengan mulai melakukan seleksi nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi.

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu yang diusulkannya. (baca: Nama Sri Mulyani Diusulkan Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019)

Menurut Akbar, menilai seseorang bakal calon wakil presiden bukan sesuatu yang mudah. Partai harus melihat kiprah bakal calon, apakah nama yang akan diusung tersebut selama ini sudah memperlihatkan pengabdian yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, partai juga harus memastikan bahwa bakal calon yang diusung adalah orang yang patut diteladani.

"Kalau itu belum, ya jangan terburu-buru, santai saja," kata Akbar.

(baca: Setya Novanto Bantah Golkar Usulkan Sri Mulyani untuk Dampingi Jokowi di Pilpres 2019)

Hal serupa juga dikatakan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Menurut Agung, karena Partai Golkar telah mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, maka partai perlu membicarakan soal penentuan bakal calon wakil presiden kepada Jokowi.

"Biasanya harus dikonsultasikan dengan presiden, kan mitranya harus yang pas dan nyaman sesuai dengan chemistry. Biarlah, beri waktu bagi Jokowi untuk memimpin dulu saat ini," kata Agung.

Kompas TV Jokowi Minta Golkar Konsisten Dukung Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com