Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kesepakatan Pertemuan Jokowi-Duterte

Kompas.com - 09/09/2016, 23:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2016) menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Saat jumpa pers bersama dua kepala negara usai pertemuan, Jokowi menyatakan setidaknya terdapat tiga hal yang telah disepakati kedua negara.

Kesepakatan pertama yang dicapai ialah mengenai 177 warga negara Indonesia yang berangkat haji dari Manila, dengan menggunakan paspor Filipina.

Jokowi mengaku berterima kasih sebanyak 168 orang diantaranya yang sempat ditahan oleh otoritas Filipina sudah dibebaskan dan pulang ke Indonesia.

"Dan yang sembilan masih di Manila, kami tadi juga meminta agar juga dibantu agar secepatnya bisa diselesaikan," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Merasa Punya Kesamaan dengan Duterte, Apa Saja?)

Kedua, masih berkaitan dengan Haji, Jokowi juga mengucapkan terima kasih Rodrigo bersedia membantu 700 warga negara Indonesia yang saat ini menunaikan ibadah haji dengan paspor Filipina.

Berdasarkan kesepakatan, 700 WNI itu akan mendarat di Manila terlebih dahulu seusai menunaikan ibadah haji.

Namun Rodrigo memastikan bahwa proses pemulangan mereka ke Indonesia tak akan membutuhkan waktu lama.

"Tadi Presiden Duterte sudah sampaikan untuk juga ini bisa diselesaikan bersama-sama" tambah Jokowi.

Kesepakatan ketiga, yakni mengenai isu keamanan bagi warga negara Indonesia yang akan melintasi perairan Sulu, Filipina.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan keamanan dan melakukan patroli bersama, sambil terus berupaya membebaskan sembilan WNI yang disandera Abu Sayyaf.

"Kita harapkan ke depan sudah tidak ada masalah keamanan lagi di Laut Sulu. Dan kita akan bersama-sama berpatroli untuk menjamin keamanan di laut itu," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Duterte menambahkan, kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam hal penanganan terorisme dan ekstremisme.

(Baca: Bertemu Duterte, Jokowi Akan Lobi soal Kuota Haji Filipina)

Penyebaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga disinggung olehnya.

"Kami juga berbagi keresahan yang sama soal penyebaran obat-obatan terlarang dan dampaknya pada masyarakat kita," ujar Duterte.

Rodrigo juga mengaku senang bisa berkunjung ke Indonesia. Ia berharap segera ada kunjungan balasan dari Jokowi.

“Indonesia bukan hanya rekan tetapi saudara. Kami menanti kunjungan Presiden Jokowi pada saat yang tepat,” kata Duterte.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com