Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Kloter Wajib Teken Pernyataan Patuhi Jadwal Lempar Jumrah

Kompas.com - 05/09/2016, 10:21 WIB

MEKKAH, KOMPAS.com - Ketua kelompok terbang (kloter) dan rombongan akan diwajibkan menandatangani surat pernyataan siap mematuhi jadwal melontar jumrah yang sudah ditetapkan Muassasah (pihak swasta yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi untuk mengurusi haji).

Kepala Daerah Kerja Mekkah Arsyad Hidayat mengatakan hal itu saat sosialisasi kegiatan di Arafah Muzdalifah dan Mina serta kepulangan jemaah di sejumlah sektor pemondokan di Mekkah, Senin (5/9/2016).

"Kalau kami yang melanggar, pihak Indonesia yang kena sanksi," kata Arsyad, di hadapan ketua kloter, ketua rombongan, unsur tenaga kesehatan dan tenaga pembimbing ibadah.

Kepada para petugas sektor itu disampaikan rincian jadwal melontar masing-masing kloter.

Tahun ini, pada 10 Dzulhijah atau 12 September, jemaah dilarang melontar pukul 06.00 sampai 10.30 waktu Arab Saudi.

Lalu pada 11 Dzulhijah atau 13 September, jemaah dilarang melontar pukul 14.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi.

Kemudian pada 12 Dzulhijah atau 14 September, jemaah dilarang melontar pukul 10.30 sampai pukul 14.00 waktu Arab Saudi.

Kepatuhan jemaah pada jadwal melontar diperlukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi pada 2015 dimana jemaah berbagai negara berdesak-desakan di jalur 204.

(Baca juga: Hindari Korban, Jadwal Lontar Jumrah untuk Jemaah Indonesia Diperketat)

Selain waktu melontar, ia juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi rute melontar. Jemaah diimbau tidak meninggalkan rutenya agar tidak tersesat atau bahkan melawan arus.

Seluruh jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 9 Dzulhijah atau 10 September secara bertahap semenjak pagi hingga malam.

Arsyad mengingatkan jemaah yang berangkat sebelum malam hendaknya membawa bekal makan karena makan akan dibagikan mulai malam hari.

Selama prosesi di Arafah Muzdalifah dan Mina jemaah akan mendapatkan 15 kali makan dan satu kali makanan ringan.

Sementara itu terkait kepulangan jemaah, ia kembali mengimbau jemaah agar mempersiapkan barang bawaan pulang sebaik mungkin dengan mematuhi batas maksimal berat koper dan tidak membawa barang yang dilarang, termasuk air zamzam karena bisa merugikan orang lain.

Ia mengemukakan peluang penerbangan tertunda atau barang tidak terangkut jika melanggar ketentuan tersebut.

Jemaah kloter pertama dan kedua dari gelombang pertama akan mulai dipulangkan ke tanah air pada 17 September.

(Gusti NC Aryani/ant)

Kompas TV Bus Salawat Dipersiapkan untuk Acara Puncak Haji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com