Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Golkar Usung Jokowi Dinilai Terburu-buru

Kompas.com - 02/09/2016, 13:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan langkah Partai Golkar yang mengusung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, merupakan langkah politik prematur dan terburu-buru. 

Menurut Pangi, kinerja Jokowi sebagai Presiden belum menunjukkan tren positif. Justru, banyak kebijakan yang dianggap gagal.

"Kita lihat banyak kegagalan yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden RI, mulai dari tax amnesty, pemangkasan anggaran, menurunnya ekonomi," ucap Pangi ketika dihubungi, Jumat (2/9/2016).

(Baca: Setya Novanto Instruksikan Kadernya Pasang Foto Jokowi di Setiap Acara Golkar)

Pangi menjelaskan, usaha Golkar untuk meraih elektabilitas partai dengan mengusung figur Presiden bisa gagal jika popularitas Jokowi melemah pada 2019.

"Golkar bisa bunuh diri dengan strategi ini. Citra Jokowi ini kan sedang kurang baik di mata masyarakat," tandas Pangi.

Selain itu, lanjut Pangi, pengusungan yang terburu-buru ini akan menyulitkan Golkar ketika popularitas Jokowi turun atau jika dia tak ingin maju kembali dalam Pilpres 2019. Apalagi Pilpres masih tiga tahun lagi. 

"Berbahayanya, nanti Golkar akan kesulitan mendapatkan kandidat capres untuk Pilpres 2019," tambah Pangi.

Golkar, dalam rakernas bulan lalu, menyatakan mendukung Jokowi untuk memerintah selama dua periode pemerintahan.

(Baca: Dukungan Golkar ke Jokowi dan "Kutukan" Kursi RI 1...)

Bahkan, dalam Rakor yang digelar pekan ini, Golkar membahas program pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Jokowi enggan menanggapi dukungan tersebut. Ia mengatakan, belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.

Kompas TV Rapimnas Tentukan Arah Dukungan di Pilpres?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com