Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Memang Pragmatis, Dukung Jokowi 2019 untuk Dongkrak Elektabilitas"

Kompas.com - 02/09/2016, 12:32 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar mendukung Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019, dinilai hanya untuk mendongkrak elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.

"Golkar ini hanya ingin mendongkrak elektabilitas partainya dengan menjual figur Jokowi yang sedang berkuasa," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Menurut Pangi, banyak parpol saat ini gagal melakukan kaderisasi, termasuk Golkar. Hal ini kemudian menjadikan parpol menjual figur untuk mendapatkan kelimpahan elektabilitas.

(baca: Politisi PDI-P Curiga, Golkar Ingin Duetkan Jokowi dan Novanto pada 2019)

"Kita sudah banyak contoh, Pilpres 2014, misalnya. Figur itu lebih dilirik dibandingkan dengan adanya pembentukan koalisi parpol yang gemuk," ucap Pangi.

Selain itu, tambah Pangi, sikap Golkar tersebut untuk mendapatkan jabatan strategis dalam pemerintahan.

(baca: Dukungan Golkar ke Jokowi dan "Kutukan" Kursi RI 1...)

"Sikap Golkar yang merapat ke Jokowi ini juga karena ingin mendapatkan potongan kue kekuasaan. Golkar ini kan memang partai pragmatis," tandas Pangi.

Dalam Rakernas Golkar beberapa waktu lalu diputuskan mendukung Jokowi dua periode pemerintahan.

(baca: Gelar Rakor, Golkar Bahas Strategi Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019)

Bahkan, dalam Rakor yang digelar pekan ini, Golkar sampai membahas program pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Namun, Jokowi enggan menanggapi dukungan tersebut. Ia mengatakan, belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com