Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Tak Etis, Nasdem Tak Mau Sebut Nama yang Disiapkan Jadi Pendamping Ahok

Kompas.com - 01/09/2016, 19:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem sudah menyiapkan nama yang akan ditawarkan untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Namun, nama yang disiapkan belum akan diumumkan ke publik.

"Nanti kalau memang Pak Ahok minta, kami sudah siapkan. Tentang siapanya tentu ketua umum yang akan menyampaikan," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Nining Indra Saleh, saat dihubungi, Kamis (1/9/2016).

"Tapi kalau Nasdem dimintakan, kami sudah siap dengan kader kami," ujarnya. 

Nining mengatakan, Nasdem tidak mau menyebut nama yang diajukan, karena dianggap tidak etis. Apalagi, Nasdem sebelumnya sudah menyatakan mendukung Ahok tanpa syarat.

"Enggak etis, kalau kami sebutkan seakan jadi bargain Partai Nasdem," kata dia.

Nining menegaskan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memilih pendamping yang dianggap nyaman.

"Pokoknya kami ingin Pak Ahok sukses. Untuk mendukung itu, siapapun cawagubnya, berada di tangan Pak Ahok," tutur Nining.

Nining sebelumnya juga menyatakan bahwa dua partai pendukung Ahok lain, Golkar dan Hanura, juga telah menyiapkan nama sebagai cawagub. Hal yang sama dilakukan relawan "Teman Ahok".

"Kami akan kompromikan mana yang terbaik. Yang penting mau kerja sama untuk membangun Jakarta," ucap Nining.

(Baca: PDI-P Lambat, Tiga Parpol Pendukung dan Relawan Ahok Sudah Siapkan Cawagub)

Kompas TV Nasdem Bantah Pecahnya Partai Pendukung Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com