Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi Jokowi, Belum Saatnya Bicara Pilpres 2019

Kompas.com - 31/08/2016, 08:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini belum waktunya untuk membicarakan pemilu presiden yang baru akan digelar pada 2019.

Ia meminta semua pihak fokus bekerja sama untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global yang semakin berat ke depan.

"Persaingan ini akan kita menangkan kalau kita bergandengan dalam satu kesatuan, dari pusat sampai dengan daerah sinergi total. Kalau nanti ada pilpres, ya sudah tarungnya nanti saja. Sekarang ini kerja semua bareng-bareng untuk negara yang kita cintai," kata Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

(Baca: Dukung jika Maju di Pilpres 2016, Golkar Ingin Rebut Jokowi dari PDI-P?)

Hadir dalam acara itu ratusan pimpinan DPRD Kabupaten dari seluruh Indonesia.

Sebelum Jokowi naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan, Ketua ADKASI Lukman Said sempat menyinggung mengenai dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019.

Lukman awalnya menyampaikan komitmen 417 DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut politisi PDI-P ini, para anggota DPRD sangat mengapresiasi berbagai kebijakan Jokowi seperti penyaluran dana desa yang sangat berpihak pada daerah.

"Kalau perlu, kami sepakat untuk dilanjutkan lima tahun ke depan," kata Lukman yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Dukungan Golkar

Dukungan untuk Jokowi pada Pemilu Presiden 2019 juga sebelumnya sudah disampaikan secara resmi oleh Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional Kamis (28/7/2016) malam.

Jokowi yang saat itu hadir dan memberi sambutan, juga tidak mau menanggapi soal dukungan yang diberikan Golkar untuk 2019.

(Baca: Jokowi Tolak Tanggapi Dukungan Golkar untuk Pilpres 2019)

Ia hanya menyinggung dukungan yang diberikan Golkar dalam konteks pemerintahan yang tengah berjalan, seperti UU Tax Amnesty, pencalonan kapolri hingga pembahasan APBN-P.

Saat ditanya wartawan usai acara terkait dukungan Golkar untuk Pilpres 2019, Jokowi juga menolak berkomentar.

Ia meminta wartawan menanyakannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Untuk 2019, silakan tanyakan kepada Ketua Umum Golkar," kata Jokowi, yang didampingi Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com