Jika Direalisasikan, Gagasan Sekolah Parlemen Dikhawatirkan Ganggu Tugas Kedewanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berpendapat, gagasan Sekolah Parlemen yang digagas Ketua DPR Ade Komarudin perlu didiskusikan dengan fraksi-fraksi di DPR jika mau dijadikan sebuah program bersama.

Kegiatan tersebut perlu dikaji mendalam jika mau diimplementasikan sebab dikhawatirkan justru akan mengganggu tugas-tugas para anggota dewan.

Saleh menilai, kegiatan anggota Dewan saat ini sudah sangat padat.

Selain persidangan, anggota Dewan juga dituntut untuk melakukan pengawasan ke daerah serta tugas lainnya.

"Pasalnya, tugas sebagai anggota DPR sekaligus anggota MPR juga menyita waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan tuntutan masyarakat agar kinerja DPR semakin ditingkatkan, terutama dalam bidang legislasi," kata Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (25/8/2016).

Menurut dia, tugas untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas-tugas legislatif adalah tanggung jawab partai politik.

Termasuk rekrutmen, pendidikan dan pelatihan kader. Ia mengkhawatirkan jika dipaksakan gagasan tersebut justru akan tumpang tindih dengan pelatihan kader yang dilakukan internal partai.

"Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Sekolah politik kami, sudah ada jauh hari sebelum gagasan ini digulirkan. Hanya saja, pesertanya memang dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Mungkin, lima sampai sepuluh tahun lagi mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," tutur Anggota Komisi IX itu.

Standardisasi legislator yang menjadi salah satu tujuan gagasan Sekolah parlemen juga perlu dirumuskan.

Sebab, setiap partai memiliki ideologi dan garis perjuangan masing-masing.

"Termasuk dalam hal legislasi, masing-masing partai punya pandangan sendiri-sendiri. Secara epistemoligis, kelihatannya agak sulit merumuskan srandar baku bagi semua parpol," kata dia.

Saleh mengatakan, gagasan tersebut patut diapresiasi.

Akan tetapi, seejumlah poin perlu dikaji secara matang termasuk soal anggaran dan teknis program.

"Kalau ada yang tidak setuju, takutnya gagasan ini berhenti pada sekadar wacana," ujarnya.

Sebelumnya, DPR mewacanakan membentuk sekolah parlemen. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. 

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini rencananya diikuti seluruh Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Ade berharap ke depannya, semua partai politik bisa ikut terlibat.

"Caleg-calegnya dapat latihan di sana. Dapat pengetahuan bagaimana menjadi anggota parlemen yang baik," kata Politisi Partai Golkar itu.