Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: PTSP, kalau Masih Harus Menunggu Lama untuk Apa?

Kompas.com - 23/08/2016, 15:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Presiden mengapresiasi peningkatan investasi tahun 2015 dan 2016 dibandingkan tahun 2014 karena adanya PTSP, yakni 17,8 persen.

Tapi, evaluasi tetap harus dilakukan demi pembenahan PTSP dan kecepatan pelayanan investasi.

"Apapun, PTSP yang ada di BKPM harus kita evaluasi untuk perbaikan-perbaikan dan pembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Jokowi menyoroti efektivitas PTSP yang sudah berjalan. Ia mengatakan, prinsip PTSP adalah efisiensi.

Oleh sebab itu, jika keberadaan PTSP tidak mampu memangkas prosedur untuk mendapatkan izin investasi, maka hal itu tidak berguna.

"PTSP juga bukan semata-mata loket yang ada di satu lokasi, tetapi kalau masih harus menunggu lama, ya untuk apa?" ujar Jokowi.

"Saya ingin PTSP ini benar-benar satu pintu, benar-benar memberikan pelayanan yang cepat dan terpadu, terintegrasi. Karena apapun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu investasi," lanjut dia.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Kompas TV Jokowi Nonton Konser Slank di Danau Toba

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com