Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Dipangkas, Kemenhan Tunda Sejumlah Pembaruan Alutsista

Kompas.com - 23/08/2016, 12:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menunda dan menghapus sejumlah program pertahanan negara. 

Keputusan itu terpaksa diambil seiring kebijakan pemangkasan anggaran yang diinisiasi pemerintah.  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan penundaan program termasuk pada pembaruan alat utama sistem pertahanan (Alutsista).

"Ya kena semua. Setelah periode pertama dikurangi Rp 2,8 triliun, kemudian periode pemotongan kedua kemarin, akhirnya kami menunda beberapa pembaruan alutsista," ujar Ryamizard saat ditemui di silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Ryamizard menjelaskan, akibat pemangkasan anggaran tersebut, Kemenhan harus melakukan beberapa penghematan.

(Baca: Jokowi Minta Pengadaan Alutsista Prioritaskan Produksi Dalam Negeri)

Menurut mantan KSAD itu, pemangkasan anggaran bukan membatalkan pembelian alutsista tapi menunda.

"Bukan tidak beli, tapi ya harus kami tunda pada periode berikutnya. Mudah-mudahan ekonomi membaik nanti kami benahi lagi," ungkapnya.

Ryamizard pun menegaskan bahwa Kemenhan sudah membuat skala prioritas pasca-pemangkasan anggaran. Dan yang paling diprioritaskan saat ini adalah kesejahteraan prajurit.

Menurutnya, hal itu tidak bisa diganggu gugat karena sangat berpengaruh pada keamanan negara. 

"Yang penting kesejahteraan masyarakat. Tentara kan juga masyarakat dan bekerja untuk masyarakat kan. Jadi itu yang prioritas," kata Ryamizard.

Sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono pernah mengatakan, salah satu program priotitas TNI AD pada 2016 adalah memperkuat pertahanan di daerah perbatasan.

Upaya tersebut dilakukan melalui rencana memodernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Menurutnya, program pembaruan alutsista tersebut dilakukan untuk mendukung kinerja prajurit yang berada di perbatasan.

"Prioritas kami saat ini memperbarui alutsista agar semua prajurit di perbatasan lebih kuat. Karena memang prioritas kami saat ini adalah memperkuat perbatasan," ujar Mulyono saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).

(Baca: Perkuat Perbatasan, KSAD Prioritaskan Modernisasi Alutsista Kopassus dan Raider)

Mulyono menuturkan ada empat titik prioritas dimana para prajurit perlu penambahan dan pembaruan alutsista. Empat titik tersebut yakni, Natuna, Morotai di Maluku Utara, Biak di Papua dan Selaru di Maluku bagian selatan.

Dia mengatakan empat wilayah tersebut menjadi salah satu titik rawan karena berbatasan langsung dengan laut lepas dan negara tetangga. Pembaruan alutsista ini juga berkorelasi dengan beberapa isu yang menjadi perhatian TNI AD.

Setidaknya ada beberapa isu penting antara lain persoalan Laut Cina Selatan, Penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dan perdagangan narkotika lintas negara.

"Sekarang ini, modernisasi alutsista saya sedang prioritaskan untuk Kopassus dan batalyon Raider. Prioritas untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan mereka. Terutama untuk batalyon Raider yang di perbatasan. Itu semua akan dilengkapi sarana dan prasarananya," ungkap Mulyono.

Kompas TV Inilah Helikopter Super Puma TNI AU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com