Kompas.com - 21/07/2016, 09:49 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti  yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara. TRIBUN NEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengevaluasi lima hal yang tak bisa dipidanakan, seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu, di antaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan aturan BPK soal kerugian, dan kerugian negara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk melakukan terobosan perubahan mendasar dan strategis.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan strategi yang harus ditempuh dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Mesti dipikirkan juga bagaimana mencapainya dan seberapa banyak dana yang dibutuhkan.

“Untuk itu, Presiden memberikan penegasan apabila alutsista atau produk-produk pertahanan yang bisa diadakan, diproduksi di dalam negeri seperti di Pindad, PT DI, PT LEN INTI, PT PAL, PT Dahana, dan seterusnya, maka diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri,” kata Pramono usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2016) malam.

(Baca: Menhan: Zaman Saya Enggak Ada Lagi Broker Alutsista)

Kedua, lanjut Pramono, KKIP juga diminta untuk membuat roadmap atau perencanaan yang lebih jelas untuk produk-produk dalam negeri yang direncanakan untuk jangka panjang.

Menurut Seskab, banyak produk-produk alutsista Indonesia yang dipakai di Timur Tengah, Arab, Thailand, Filipina, Malaysia dan beberapa negara lainnya di Uni Eropa. Mereka menggunakan produk-produk dari Pindad, PT DI, dan sebagainya.

“Sehingga dengan demikian ini yang diminta untuk dilakukan adalah pada pembelian alutsista atau alat-alat strategis pertahanan harus bersifat bottom up, dari bawah usulan sampai dengan ke atas. Tidak kemudian alat itu dibeli ternyata tidak bisa digunakan secara optimal, maksimal di lapangan sesuai dengan kebutuhan atau planning rencana pertahanan kita,” ucap Pramono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Jokowi Tekankan Kerja Sama "G to G" untuk Hindari Korupsi Alutsista)

Pramono menambahkan, Presiden meminta dalam waktu tiga hingga lima bulan dilakukan audit terhadap industri-industri strategis pertahanan agar diketahui peralatan apa yang sudah dibeli yang ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu dapat diketahui juga peralatan apa yang dibutuhkan ke depan untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Kompas TV Inilah Helikopter Super Puma TNI AU
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Azis Syamsuddin Bakal Dihadirkan Sebagai Saksi Dalam Kasus Suap Mantan Penyidik KPK

Nasional
Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Sebaran 17.374 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.165

Nasional
12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Ihwal Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Nasional
Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.