Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Siapkan Pemulangan Dua Sandera yang Bebas dari Abu Sayyaf

Kompas.com - 19/08/2016, 11:21 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan proses pemulangan dua warga negara Indonesia yang berhasil bebas dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Retno, Duta Besar RI untuk Filipina di Manila sejak kemarin sudah berada di kota Zamboanga untuk bertemu dan memastikan kondisi dua WNI tersebut.

"Kedua WNI tersebut berada dalam kondisi sehat dan proses pemulangan sedang dipersiapkan," ujar Retno saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Retno menuturkan, saat ini Pemerintah Filipina dan perwakilan Pemerintah Indonesia masih melakukan wawancara terhadap dua WNI.

Hal tersebut dilakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai informasi lengkap yang dibutuhkan dalam proses pembebasan sandera yang lain.

Namun, Retno belum bisa memastikan apakah dua WNI yang bebas itu meloloskan diri atau dibebaskan oleh penyandera. Retno juga belum bisa memberikan kepastian waktu pemulangannya ke Indonesia.

"Pemerintah Indonesia dan otoritas Filipina masih terus melakukan komunikasi guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Begitu semua siap, mereka akan dipulangkan. Dokumen perjalanan dan  paspor juga sudah kami siapkan," ucap Retno.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto memastikan bahwa dua dari 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, berhasil melarikan diri. Dua WNI tersebut yakni bernama Muhamad Sofyan dan Ismail.  

(Baca: Pemerintah Pastikan Dua dari 11 Sandera WNI Bebas dari Penyanderaan di Filipina)

Kompas TV Menko Polhukam Benarkan 2 Sandera ABK Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com