"Aturan Cuti Petahana Bukan untuk Ahok Saja, tetapi Semua Kepala Daerah"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Yudi Latif menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan judicial review terkait keharusan cuti petahana bertentangan dengan tujuan adanya pasal cuti tersebut.

Yudi mengatakan, Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengharuskan petahana cuti saat kampanye bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan.

"Jadi, pasal itu (keharusan cuti) dimunculkan untuk mencegah penyelewengan si petahana agar tak menggunakan fasilitas negara saat menjalani kampanye itu sudah benar," papar Yudi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Ia menekankan, pasal itu tak hanya berlaku untuk Gubernur DKI Jakarta, tetapi untuk semua kepala daerah di Indonesia. 

Jika uji materi yang diajukan Basuki dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka akan berlaku juga untuk daerah lain.

"Jadi itu kan tidak berlaku untuk Ahok (Basuki) saja, tetapi untuk semua kepala daerah. Nah, kalau semua kepala daerah tidak ambil cuti lantas bagaimana kita memastikan mereka tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye," kata Yudi.

Selain itu, Yudi mengatakan, demokrasi tak bisa berdiri di atas niat baik seseorang semata.

Menurut dia, demokrasi harus dijunjung dengan seperangkat aturan rasional.

"Jadi tidak bisa kita menjalankan demokrasi di atas niat baik seseorang. Justru dalam demokrasi karena seseorang memiliki potensi kesalahan, makanya ada UU yang mengatur," kata Yudi.

Sebelumnya, Ahok mengajukan peninjauan kembali ke MK terkait cuti kampanye pejabat yang menjabat atau petahana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Untuk pilkada serentak 2017, masa cuti dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Ahok mengatakan, sebenarnya ia setuju jika calon petahana harus cuti selama masa kampanye.

Namun, dia ingin ada pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin berkampanye.

Ahok mengatakan, ia tidak ingin melakukan kampanye sehingga tidak perlu cuti. Dia lebih memilih beraktivitas seperti biasa dan menjaga APBD DKI.

"Ngajuin cuti itu kan pilihan. Dilindungi UU bahwa saya bertugas sampai lima tahun. Saya menyatakan tidak mau kampanye, saya mau bahas APBD," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).