Cegah Penculikan WNI, Pemerintah Diminta Percepat Implementasi Patroli Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, Pemerintah Indonesia harus segera mempercepat implementasi patroli laut bersama dengan Malaysia dan Filipina.

Pernyataan itu menanggapi peristiwa penculikan WNI yang kembali terjadi di Kinabatangan, Sabah, Malaysia, Rabu (3/8/2016) lalu.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, saat ini patroli bersama yang digagas oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina untuk menangkal perompakan di wilayah perbatasan ketiga negara, masih sebatas kebijakan saja.

"Artinya itu masih belum sampai tataran implementasi karena masih sampai di masing-masing menteri pertahanan masing-masing negara, belum sampai ke panglima tentara apalagi ke angkatan lautnya," ujar Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/8/2016).

Dia menambahkan, proses di antara ketiga menteri pertahanan itu pun masih harus dilaporkan ke presiden masing-masing.

Setelah itu prosesnya kembali ke tingkat menteri pertahanan ketiga negara, lantas barulah diteruskan ke tingkat panglima masing-masing negara.

"Memang prosesnya butuh waktu dan kami harap ketiga negara bisa segera merealisasikan patroli bersama untuk mengamankan warga negara masing-masing dari perompakan," ucap Hasanuddin.

Seorang warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan, yang kali ini terjadi di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (3/8/2016) lalu.

"Kami sudah tahu sejak tanggal 4 (Agustus)," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (7/8/2016).

Hingga kini, belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab di balik aksi penculikan tersebut termasuk juga, apakah ada tuntutan yang diajukan sebagai tebusan sandera.

(Baca: Seorang WNI Diculik di Perbatasan Laut Filipina)