Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Johan Budi Tak Langsung Sampaikan Cerita Haris Azhar ke Presiden

Kompas.com - 03/08/2016, 20:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengakui ia dihubungi oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar terkait pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman.

Johan mengaku ditelepon oleh Haris pada Senin, 25 Juli lalu. Saat itu, Haris menceritakan soal pengakuan Freddy bahwa ada oknum aparat yang membantunya berbisnis Narkoba dari balik jeruji besi.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan cerita Haris itu ke Presiden karena tidak mendetail.

"Akhirnya, saya minta, Anda bisa enggak kasih kronologi untuk bahan saya menyampaikan itu ke Presiden," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Ungkap Cerita Freddy Budiman, Haris Akui Tunggu Momentum Jelang Eksekusi Mati)

Namun, Johan mengaku baru mendapatkan penjelasan detail dari Haris pada Kamis, 28 Juli pukul 19.57 WIB. Haris mengirimkan informasi detil pengakuan Freddy itu melalui pesan Whatsapp.

Namun, Johan tak bisa langsung menyampaikan pesan Haris itu ke Presiden karena saat itu Jokowi tengah berada di Rapimnas Golkar.

"Saya telepon dia, saya bilang saya belum bisa sampaikan malam ini karena Presiden malam itu ke Golkar. Memangnya 'Pak Lurah' bisa langsung ditelepon? Posisi saya juga enggak lagi disebelah Presiden. Saya di rumah waktu itu," ujar Johan.

(Baca: Haris Mengaku Sampaikan Cerita Freddy kepada Johan Budi Sebelum Sebarkan via WhatsApp)

Pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.50 WIB, eksekusi mati terhadap empat terpidana kasus narkoba, termasuk Freddy Budiman dilakukan. Setelah itu, pesan Haris pun menyebarkan pesan yang dikirim kepada Johan Budi  ke media sosial sehingga ramai menjadi perbincangan publik dan pemberitaan.

Presiden akhirnya mengetahui sendiri cerita Haris Azhar ini melalui pemberitaan. Saat dimintai tanggapannya soal Haris yang menyebar pengakuan Freddy itu ke media sosial karena tak juga mendapat responn dari Presiden, Johan menolak untuk berkomentar lebih jauh.

"Ya itu tadi jawabanya. Ceritanya begitu," ucap Johan.

Versi Haris

Haris Azhar mengaku telah menyampaikan cerita terpidana mati Freddy Budiman terkait keterlibatan oknum TNI, Polri, dan BNN dalam bisnis narkotika sebelum Freddy dieksekusi.

Menurut Haris, awalnya dia mengungkapkan cerita itu kepada Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi melalui telepon. Haris  menelepon Johan dari Palu, Sulawesi Tengah, Senin (25/7/2016).

"Waktu itu, saya telepon sore. Sengaja saya sampaikan cerita itu Senin karena saya menunggu kepastian waktu pelaksanaan eksekusi dan masuknya nama Freddy ke dalam daftar. Soalnya kan itu dirahasiakan," ujar Haris saat diwawancarai di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Polisi, BNN, dan TNI Laporkan Haris Azhar ke Bareskrim Terkait Cerita Freddy Budiman)

Haris mengatakan, ia sengaja membuka cerita Freddy menjelang eksekusi agar mendapatkan momentum. Ia berharap, masyarakat dan pemerintah langsung memberi respons cepat.

Namun, dari Senin hingga Kamis (28/7/2016), Haris tak kunjung mendapatkan perkembangan apakah Johan sudah menyampaikan cerita itu kepada Presiden Joko Widodo.

Haris lalu mengirim cerita Freddy melalui WhatsApp kepada Johan, Kamis (28/7/2016).

Selang beberapa menit kemudian, Johan langsung menelepon Haris. Menurut Haris, Johan mengaku sudah bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Saat itu, Johan mengatakan bahwa Prasetyo masih harus melaporkan ke Istana soal proses eksekusi.

"Setelah menelepon saya, Johan bilang mau menyampaikan cerita Freddy ke Presiden. Saya ditelepon Johan sekitar jam 7 malam, tetapi karena tidak ada respons lanjutan, saya langsung sebarkan cerita itu melalui broadcast WhatsApp 4 jam sebelum eksekusi," ucap Haris.

Halaman:


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com