Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pastikan Perusahaan Kapal Bayar Kompensasi 7 ABK yang Disandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 01/08/2016, 20:28 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan memastikan PT Rusiantara Bersaudara untuk membayar sejumlah kompensasi santunan keuangan kepada pihak keluarga sandera yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

PT Rusiana Bersaudara adalah pemilik kapal tugboat Charles 001 yang mengalami penyanderaan tujuh anak buah kapal oleh Abu Sayyaf pada 21 Juni 2016 lalu.

"Sudah dibayarkan, seperti santunan untuk Lebaran kemarin, memberikan gaji, santunan duka, biaya pendidikan dan lain-lain, tiap bulan sudah diberikan," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonenesi (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Kompleks Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Iqbal mengatakan, saat ini pemerintah bersama perusahaan membagi dua porsi intensitas komunikasi untuk pihak keluarga.

Dalam penyanderaan sebelumnya, perusahaan mendapat porsi komunikasi lebih banyak.

"Jika kami belajar dari pengalaman penyanderaan pertama dan kedua dulu, 75 persen perusahaan yang handling (menangani) itu, 25 persennya kami yang meng-handle," tutur Iqbal.

"Dengan kondisi sekarang ini harus lebih intens," ucapnya.

Keluarga korban penyanderaan kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri, Senin (1/8/2016).

Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera. (Baca: Minta Perkembangan Informasi, Keluarga Korban Penyanderaan Datangi Kemenlu)

Kedatangan mereka ke Kemenlu adalah berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad. Dian adalah istri dari ABK bernama Ismail. 

Iqbal mengatakan, selain meminta Informasi perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan sandera, keluarga juga meminta pendampingan lebih dekat terkait pembebasan sandera.

"Kami sudah sama-sama menyampaikan bahwa bagi pemerintah dan juga dimonitor terus oleh DPR, kami sepakat keselamatan sandera prioritas utama. Sehingga setiap langkah akan kami kalkulasikan dengan mempertimbangkan keselamatan sandera," ucap Iqbal.

(Baca juga: Menlu Janji Informasikan Semua Perkembangan kepada Keluarga Sandera)

Kompas TV Keluarga Sandera Abu Sayyaf Minta Kejelasan Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com