Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Duitnya Banyak, Ada di Bawah Bantal, Ada yang di Luar Negeri

Kompas.com - 01/08/2016, 19:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat informasi bahwa uang warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri berjumlah fantastis. Oleh karena itu, ia meminta warga negara Indonesia (WNI) untuk memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Negara kita, Indonesia, itu duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, di bawah kasur, ada yang disimpan di luar negeri," ujar Jokowi saat memberikan sosialisasi UU Tax Amnesty di depan 10.000 pelaku usaha di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

(Baca: Sri Mulyani Stop Semua Proses Pemeriksaan Pidana Pajak Demi "Tax Amnesty")

Ada dua versi informasi yang didapatkan Jokowi. Versi pertama, uang warga Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. Versi kedua, jumlahnya lebih dari itu.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pemerintah memberikan fasilitas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan dana-dana tersebut ke dalam negeri.

"Undang-undang itu untuk memberikan kepastian hukum, payung hukum, agar yang memiliki uang tadi yakin kalau mendeklarasikan aset, repatriasi, uangnya masuk, tidak ada sanksi," ujar Jokowi.

(Baca: Saat Jokowi Minta Kapolri dan Jaksa Agung Yakinkan 10.000 Pengusaha soal "Tax Amnesty")

Dengan program Tax Amnesty, uang tersebut akan diinvestasikan ke dalam sejumlah sektor. Jokowi juga yakin peluang keuntungan investasi di Indonesia akan jauh lebih besar ketimbang di luar negeri jika wajib pajak merepatriasi harta mereka.

"Dibawa ke sini enggak akan berkurang serupiah pun kalau diinvestasikan. Bahkan peluang yang ada di Indonesia lebih baik dari sisi return jika dibandingkan luar negeri. Saya yakin itu," ujar Jokowi.

Ada banyak sektor yang dapat dimasuki oleh dana hasil repatriasi itu mulai dari Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), Obligasi BUMN hingga investasi langsung, seperti pelabuhan, jalur kereta, bandar udara, perumahan rakyat, pengembangan industri kelautan dan sebagainya.

(Baca: Jokowi Prediksi Peserta "Tax Amnesty" Melonjak pada Awal September 2016)

Selain itu, ada pula proyek pengembangan tempat wisata di 10 lokasi di Indonesia antara lain, Wakatobi, Candi Borobudur, Wisata Danau Toba, Pulau Komodo dan Tanjung Lesung.

"Jadi, keinginan kita, marilah kita bawa uang itu untuk bisa bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara kita. Karena kita semua hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tinggal di Indonesia mencari rezeki di Indonesia," ujar dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com