Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Desak Realisasi Patroli Bersama di Perairan Perbatasan

Kompas.com - 01/08/2016, 17:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris berharap pemerintah segera merealisasikan kesepakatan patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, hingga kini kesepakatan belum bisa diimplementasikan karena persoalan teknis.

"Kami harap segera direalisasikan agar daerah titik rawan itu bisa aman dan tidak terjadi lagi penyanderaan serta penculikan di Asia Tenggara," kata Charles di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/7/2016).

(Baca: Minta Perkembangan Informasi, Keluarga Korban Penyanderaan Datangi Kemenlu)

Charles mengatakan Parlemen RI akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk menekan pemerintah Filipina melaksanakan komitmennya yang telah meratifikasi International Convention against the Takings of Hostages.

"Konvensi itu sudah ditandatangani 20 tahun lalu, sedangkan penyanderaan sering terjadi beberapa tahun terakhir. Kami mendorong Filipina juga merealisasikan komitmen mereka dalam konvensi tersebut," ucap Charles.

Charles meyakini keyakinan penuh terhadap pemerintah melalui Crisis Center di bawah koordinasi Menko Polhukam dalam upaya membebaskan ABK dengan selamat.

"Kami apresiasi juga kepada pihak perusahaan yang sampai saat ini masih suportif kepada keluarga," ujar Charles.

Keluarga korban penyanderaan Kapal tugboat Charles 001 mendatangi Kementerian Luar Negeri, Senin (1/8/2016). Mereka meminta informasi kepada pemerintah soal upaya pembebasan sandera. Untuk diketahui, anak buah kapal tugboat Charles 001 disandera oleh Kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 21 Juni 2016 di perairan Filipina.

(Baca: Pemerintah Tak Boleh Abaikan Psikologis Keluarga Korban Panyanderaan)

Kedatangan mereka ke Kemenlu adalah berawal dari keinginan salah satu keluarga, Dian Megawati Ahmad. Dian adalah istri dari ABK bernama Ismail. Turut mendampingi mereka yakni Anggota Komisi I Charles Honoris dan Irine Yusiana Riba Putri.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menghadirkan WNI yang pernah pernah disandera oleh Abu Sayyaf sebelumnya. WNI itu menjelaskan situasi di Filipina kepada Dian.

Kompas TV Keluarga Sandera Abu Sayyaf Minta Kejelasan Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com