Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri

Kompas.com - 26/07/2016, 09:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar tidak dapat langsung mendapatkan posisi penting di pemerintahan bila perombakan kabinet terjadi.

Menurut Ikrar, keduanya tidak perlu diberi banyak kursi di Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

"PAN itu dikasih satu saja. Kan dia fraksi terkecil di DPR. Golkar dikasih satu saja cukup. Dia sudah dapat dua kursi penting di kabinet. Satu Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan Menko Polhukam (Luhut Binsar Panjaitan)," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2016).

(baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Menurut Ikrar, jika Golkar mendapat lebih dari satu kursi menteri, maka akan menimbulkan amarah dari partai yang sejak semula mendukung pemerintah. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB itu selalu bicara mengenai loyalitas karena itu memang senjata PKB," ucap Ikrar.

Ikrar menilai, PKB akan merasa kesal bila kadernya terkena reshuffle. Terlebih bila partai yang baru saja mendukung pemeritah mendapat porsi lebih banyak di kabinet.

(baca: Ini Komentar Jokowi soal Kepuasan Masyarakat yang Meningkat terhadap Pemerintah)

"PKB merasa, 'lah kami yang mendukung dari awal, kita yang berjuang dari awal cuma dikasih segitu'. Kemudian ada partai baru masuk dapat tambahan yang banyak, apalagi kalau nanti ngambil posisi PKB, terang saja PKB ngamuk," tutur Ikrar.

Wacana reshuffle kabinet kembali muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Namun, Presiden hingga saat ini enggan memastikan ada atau tidaknya reshuffle kabinet. Ia hanya memastikan evaluasi kerja para menteri selalu dia lakukan.

(baca: Jokowi Pakai Penilaian Masyarakat untuk Evaluasi Menteri)

Presiden mengaku bahwa penilaian masyarakat menjadi bahan masukan baginya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

Bagi Jokowi, penilaian masyarakat penting karena mereka yang merasakan kerja pemerintah.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com