Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Percakapan Lengkap Sanusi dan Staf Ahok Saat Bicarakan Pembagian Jatah DPRD

Kompas.com - 26/07/2016, 08:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, diduga sempat berbicara dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, tentang adanya pembagian jatah suap bagi anggota DPRD DKI.

Jatah suap yang dimaksud terkait finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

Meski dalam pembicaraan tersebut tidak secara spesifik disebut soal uang, Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menduga bahwa bagi-bagi yang dimaksud terkait suap dari pengembang reklamasi, agar Raperda segera disahkan melalui rapat paripurna DPRD.

"Ada istilah apakah pembagian tidak merata, itu tidak ada tafsiran lain lah kalau bagian yang tidak rata itu selain uang. Ini nanti bisa dikembangkan lagi," ujar Jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Rekaman Ungkap Dugaan Prasetio Edi Marsudi Jadi Perantara Suap Pengembang)

Dalam rekaman pembicaraan, Sanusi kembali mengutarakan adanya pembagian jatah yang tidak merata bagi anggota dewan. Hal tersebut yang menyebabkan peserta rapat paripurna tidak pernah mencukupi syarat pengambilan keputusan.

Akibatnya, rapat paripurna untuk pengesahan dua Raperda terkait reklamasi tidak juga dimulai, bahkan ditunda selama tiga kali dijadwalkan.

Saat dikonfirmasi Jaksa seputar rekaman tersebut, Sunny mengaku bahwa ia hanya menanyakan kepada Sanusi alasan pembahasan raperda reklamasi tidak kunjung selesai. Sunny mengaku tidak mengetahui  apa yang dikatakan Sanusi.

(Baca: Penjelasan Ahok soal Diskresi dan Asal-usul Angka 15 Persen)

Ia meminta Jaksa mengklarifikasi pembicaraan tersebut langsung kepada Sanusi. Meski dalam rekaman Sunny sempat menyebut nama salah satu direktur pengembang, Sunny membantah jika dia mengetahui adanya aliran suap.

"Inikan terkait stakeholder-nya, yaitu pengembang, jadi saya tanya, apa sudah ditanyakan ke Pak Budi Nirwono (Direktur PT Kapuk Naga Indah)," kata Sunny.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK sempat memutarkan rekaman pembicaraan antara Sanusi dan Manajer Perizinan PT Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung.

Dalam rekaman itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diduga bertindak sebagai perantara suap dari Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

(Baca: KPK Telusuri Bagi-bagi Uang dari Pengusaha untuk Ketua Fraksi di DPRD DKI )

Berikut potongan percakapan Sanusi dan Sunny melalui telepon pada 19 Maret 2016:

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com