Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maruarar: Megawati Tak Lagi Mengejar Elektabilitas

Kompas.com - 24/07/2016, 20:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait membela Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mendapat elektabilitas rendah dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting.

Survei tersebut menunjukkan, jika Pemilu Presiden digelar saat ini, maka Joko Widodo akan dipilih oleh 32,4 persen responden. Sementara Megawati hanya dipilih oleh 1,8 persen responden.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi yang hadir sebagai penanggap pun menyoroti perbedaan signifikan elektabilitas Jokowi dan Megawati.

Ia menilai, harusnya Megawati sebagai pimpinan parpol utama pendukung Jokowi mempunyai elektabilitas yang lebih besar.

(baca: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Jokowi Menang Telak)

Ia menegarai hubungan antara Megawati dan Jokowi yang selama ini tidak harmonis menjadi penyebabnya.

"Bagaimana ini partai bisa menang di masa mendatang sementara tingkat elektabilitas Megawati saja kalah sama Hary Tanoesoedibjo," kata Burhanuddin.

Dalam survei itu, Hary yang baru mendirikan Partai Perindo mendapatkan 3,9 persen suara responden.

(baca: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Terus Meningkat)

Sementara itu, Maruarar yang juga hadir dalam acara tersebut langsung membela Megawati. Maruarar mengingatkan Megawati saat ini tidak lagi mengejar elektabilitas.

Megawati dalam posisi terus mengawal ideologi partai, sambil terus melakukan regenerasi kepemimpinan di PDI-P.

"Lihat saja survei tadi dari banyak tokoh yang masuk di level semuanya kader PDI Perjuangan. Ada Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung. Ini menjukkan bahwa kaderisasi dan regenerasi partai di bawah kepemimpinan Ibu Mega sangat berhasil," ucap Maruarar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com