Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Dapat Info Ada Dokter Lain yang Jual Vaksin Palsu di RS Harapan Bunda

Kompas.com - 18/07/2016, 11:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, penyidik mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa dokter lain yang menggunakan vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta.

Dari rumah sakit tersebut, polisi telah menetapkan dokter Indra sebagai tersangka.

"Saya liat ada informasi itu, ada data yang perlu kami klarifikasi," ujar Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Atas informasi tersebut, penyidik mengkonfirmasinya dengan memeriksa sejumlah saksi. Agung mengatakan, keterangan tersebut akan dibandingkan dengan data-data yang ada untuk menguji kebenarannya.

"Karena kami harus mengacu pada fakta yang sesungguhnya," kata Agung.

(baca: Soal Vaksin Palsu, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Salahkan Diri Tanpa Menutup RS)

Hari ini, penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi dari berbagai pihak. Agung membenarkan bahwa di antara para saksi tersebut juga ada pihak rumah sakit dan dokter.

Polisi tengah mendalami kemungkinan adanya terlibatnya dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda dalam kasus vaksin palsu.

Kasubdit III Ditipideksus Bareskrim Polri Komisaris Furqon Budiman mengatakan, ada atau tidaknya tersangka lain dalam kasus ini akan tergantung dari hasil pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapat.

 

(baca: Kak Seto: Kasus Vaksin Palsu Kelalaian Bersama, Jangan Saling Menyalahkan)

Saat ini, sudah ada 44 peserta imunisasi di RS Harapan Bunda yang dipastikan menjadi korban vaksin palsu. Mereka adalah peserta imunisasi yang ditangani oleh Indra.

Menurut Futqon, 44 anak tersebut dipastikan menjadi korban setelah melalui proses verifikasi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Harapannya, kasus itu tidak terulang.

(baca: Jokowi Perintahkan Polri Usut Detail Jaringan Vaksin Palsu)

"Saya sudah memerintahkan Kapolri, Kabareskrim, untuk terus meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku vaksin palsu agar ke depan tidak terulang lagi," ujar Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com