Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Secara Kalkulasi Politik, "Reshuffle" Diumumkan Sebelum 28 Juli

Kompas.com - 15/07/2016, 21:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno menyatakan secara kalkulasi politik, reshuffle (perombakan) kabinet akan berlangsung tak jauh sebelum DPR memasuki masa reses.

"Ini secara kalkulasi politik yang general lho ya, kemungkinan besar reshuffle akan berlangsung sebelum DPR memasuki masa reses yang jatuh pada tanggal 28 Juli,"ujar Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (15/7/2015).

Hendrawan mengatakan pastinya Presiden Joko Widodo menginginkan menteri barunya mendengar pidato kenegaraan Presiden yang akan disampaikan di DPR pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti.

Selain itu, presiden pastinya juga menginginkan menteri barunya ikut dalan rapat anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 supaya bisa langsung mengikuti ritme kerja di kabinet.

"Nah, kalau menterinya sudah ikut mendengar pidato kenegaraan Presiden kan jadi tahu spirit utama di Kabinet Kerja. Ditambah kalau dia ikut rapat APBN 2017, pasti jadi semakin paham arah kerja Presiden, jadi kerjanya bisa cepat, enggak perlu terlalu lama belajar," kata Hendrawan.

Saat ditanya apakah kalkulasinya sama dengan DPP PDI-P, dia menjawab diplomatis. "Wah, jangan diartikan itu kalkulasi DPP PDI-P ya, tapi kan juga tidak masalah jika DPP PDI-P menggunakan kalkulasi politik general seperti itu," ucapnya lantas tertawa.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.

Apalagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. "Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari tapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016). 

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com