Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Sinergitas Polri dan Kejelasan Informasi Dinilai Rendah pada Arus Mudik 2016

Kompas.com - 14/07/2016, 14:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sinergitas dan kejelasan informasi terkait arus mudik 2016 lalu sangat rendah. Sebaliknya, masyarakat memandang keberadaan, keramahan, kedisiplinan, dan kemampuan aparat sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut tercermin dalam survei yang dilakukan Indonesian Network for Public Service Watch (Inpitch) dan Berdikari Institute.

Kedua lembaga mengambil enam indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat. Keenam indikator itu yakni soal keberadaan, keramahan kedisiplinan, kemampuan, sinergitas dan kejelasan informasi.

Berdasarkan hasil survey tersebut, nilai rata-rata indeks kepuasaan masyarakat atas kinerja aparatur kepolisian selama arus mudik dan balik sudah baik dengan nilai 3,82 dari skala 0-5.

(Baca: Tol Brebes Timur Jadi "Neraka" Pemudik, Ini Dia Penyebabnya....)

Direktur Inpitch Paring Waluyo Utomo menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat tertinggi berada di indikator keberadaan, keramahan, kedisiplinan dan kemampuan. Namun, nilai kepuasaan masyarakat terendah berada di indikator sinergitas dan kejelasan informasi.

"Kami simpulkan nilai kepuasaan masyarakat konversi ada di indikator keberadaan, keramahan, kedisiplinan dan kemampuan. Namun catatan paling rendah, soal sinergitas dan kejelasan informasi," ujar Paring saat memberikan keterangan di kawasan Cikini, Kamis (14/7/2016).

Paring menuturkan, kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur selama masa arus mudik terjadi karena kurangnya koordinasi dan sinergitas internal kepolisian.

(Baca: Macet Parah Mudik Lebaran, Wapres Minta Maaf)

Setiap Polres, kata Paring, berlomba-lomba untuk membuang arus kendaraan agar tidak kemacetan di wilayahnya. Hal ini mengakibatkan pemumpukan di titik jalur terakhir, seperti misalnya di Brebes Timur.

"Kami melihat kurangnya koordinasi dan sinergi antar Polres. Masing-masing Polres berlomba lebih cepat membuang arus, jangan sampai ada kemacetan di daerahnya. Akibatnya yang paling ujung akan terjadi penumpukan. Misal di pintu tol Brebes," kata Paring.

Selain itu, menurut Paring, masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Polri terkait kejelasan informasi soal rute pengalihan arus untuk menghindari kemacetan dan kondisi jalan. Masyarakat juga tidak mendapat informasi yang utuh soal jalur alternatif.

Menurut Paring, selama arus mudik dan balik, banyak jalur alternatif tidak digunakan secara maksimal oleh pemudik.

(Baca: 12 Orang Meninggal Dunia karena Macet Horor di Brebes, Salah Siapa?)

Paring mengatakan seharusnya informasi detail mengenai jalur pengalihan arus, titik kemacetan dan rute jalur alternatif bisa disebar ke masyarakat melalui teknologi informasi yang ada sebelum puncak arus mudik maupun balik.

"Soal informasi perjalanan, rute dan kondisi jalan bagi pemudik tidak tersebar dengan baik. Harusnya info pemecahan arus sudah bisa disebar sejak awal. Info jalur alternatif juga tidak diberikan. Menurut pantauan kami, jalur alternatif tidak digunakan secara maksimal," ungkap dia.

(Baca: Soal Kemacetan Tol Brebes Timur, Wapres Minta Tak Ada yang Saling Menyalahkan)

Survey yang digagas oleh Inpitch dan Berdikari Institute ini dilakukan mulai 3-5 Juli 2016 untuk arus mudik dan 8-10 juli 2016 untuk arus balik. Sebanyak 5.048 responden dilibatkan dengan komposisi 70% pengguna roda dua dan roda empat, sisanya pengguna kendaraan umum.

Inpitch dan Berdikari Institute memantau 16 titik survey berdasarkan catatan kepolisian 5 tahun terkait lokasi mudik yang menjadi langganan macet dan rawan kecelakaan.

Kompas TV Apa Permasalahan "Brexit" Hingga Jadi Momok Pemudik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com