Anggota Komisi IX Usulkan BPOM Bisa Menindak, Menuntut dan Menangkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diperkuat dengan memberikan kewenangan tambahan.

Namun, seperti apa tambahannya diperlukan kajian terlebih dahulu. Sebab, ia melihat pada titik tertentu, BPOM terkadang seperti tidak bertaring.

BPOM menurut Saleh, seharusnya memiliki kewenangan untuk menindak, menuntut, atau bahkan menangkap para pelaku kejahatan yang menjadi objek pengawasannya.

(Baca: BPOM: Vaksin Palsu Digunakan di RS Kecil)

"Bisa jadi bentuknya seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) yang murni independen dari Kementerian Kesehatan," ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Jumat (1/7/2016).

Saat ini, dari sisi kelembagaan, BPOM bertanggung jawab kepada presiden. Namun dari sisi operasional, badan tersebut tetap masih harus berkoordinasi dengan Kemenkes.

Hal itu mengacu pada Permenkes No.35/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana BPOM hanya boleh mengawasi produk dan tidak bisa mendeteksi asal obat tersebut.

"Sebagai contoh, BPOM tidak bisa dengan leluasa untuk memeriksa sumber obat-obatan yang ada di rumah-rumah sakit pemerintah," kata Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Kalau mau dinaikkan statusnya, lanjut dia, semestinya BPOM juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dengan begitu, perlindungan konsumen dalam wilayah kerja BPOM semakin maksimal.

Terkait hal itu, jauh hari sebelum kasus vaksin palsu merebak, komisi IX telah merencanakan untuk membahas RUU tentang pengawasan Obat dan Makanan. Komisi IX melihat masyarakat harus dilindungi dari semakin banyaknya peredaran produk-produk obat dan makanan dari luar negeri seiring dengan menguatnya pasar bebas.

(Baca: BPOM Kebingungan Penuhi Permintaan DPR soal Vaksin Palsu)

Dengan UU tersebut, nantinya tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM akan semakin ditingkatkan dan dikuatkan.

"Kalau BPOM tidak memiliki UU sendiri, dikhawatirkan akan ada saja peraturan lain yang membatasinya. Kalau sudah punya payung hukum sendiri, BPOM tentu akan semakin kokoh dan memiliki kekuatan," tutur Saleh.