Di Depan JK, Saldi Isra "Sentil" Pemerintah Pilih Kasih ke Universitas Luar Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan peningkatan mutu universitas-universitas yang berada di luar Pulau Jawa.

Jika pemerintah ingin kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik, seharusnya keseimbangan pembangunan itu harus dijaga.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra, saat menghadiri kegiatan buka puasa yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Perhimpunan Sumando di Istana Wapres, Kamis (30/6/2016).

Menurut Saldi, mayoritas universitas yang ada di Pulau Jawa merupakan universitas besar yang sudah cukup memiliki nama.

"Kalau soal pendidikan, pemerintah pusat itu memang terlalu pro dengan Pulau Jawa sebetulnya, Pak Wapres. Coba bandingkan apa keluhan rektor saya, misalnya, kalau ada pembagian dana yang dialokasikan untuk universitas selalu saja yang jadi prioritas itu ITB, UI, UGM, dan IPB," kata Saldi.

"Itu namanya memperbesar yang sudah besar. Kalau mau memperbaiki keadaan ini, menurut saya harus mulai dibalik paling tidak dijaga keseimbangannya," kata dia.

Ia mencontohkan, Universitas Andalas merupakan institusi pendidikan tinggi di luar Jawa yang mendapat predikat A dari pemerintah. Kendati demikian, kondisi bangunan yang ada di universitas tersebut cukup memprihatinkan.

"Gedung yang bekas gempa 2009 masih bocor hingga hari ini. Di fakultas hukum tempat saya mengajar, sebagian besar gedung kami itu kalau mengajar airnya sulit ditutup," ujar dia.

Pihak universitas selama ini telah berupaya mendatangkan ahli untuk menutup celah kebocoran yang ada. Namun, upaya tersebut dinilai percuma apabila gempa kembali terjadi.

Saldi pun membandingkan dengan Fakultas Hukum UGM yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun gedung senilai Rp 300 miliar tahun ini.

"Nah, saya bertanya, saya ini kan enggak kalah-kalah amat sama orang-orang UGM ini, untuk konteks Fakultas Hukum, tetapi kok ndak ada yang memikirkan ya?" ujar dia.

Ia menambahkan, universitas yang ada di luar Pulau Jawa saat ini masih belum bisa menerapkan sistem penerimaan mahasiswa nonreguler dengan biaya tinggi layaknya universitas yang ada di Pulau Jawa.

"Jadi, tolonglah universitas-universitas di luar Pulau Jawa itu harus dipikirkan juga anggarannya yang cukup," kata dia.