Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan "Sulap" Natuna Lebih Hebat dari Maladewa

Kompas.com - 29/06/2016, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tidak hanya akan mengembangkan potensi ekonomi berupa perikanan dan gas alam yang ada di kawasan Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah juga akan berupaya mengembangkan potensi pariwisata di wilayah tersebut.

"Kepulauan Natuna dan Anambas itu indah sekali. Pantainya betul-betul virgin, natural, pasirnya putih. Kita harus kembangkan jadi bukan seperti Maldives (Maladewa), tetapi Maladewa dalam skala yang lebih besar," kata Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli usai rapat terbatas mengenai kawasan Natuna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Rizal mengatakan, pemerintah akan segera memikirkan strategi untuk mengembangkan Natuna menjadi wilayah pariwisata. Salah satunya ialah dengan mengajak industri pariwisata dalam negeri dan nasional untuk bekerja sama.

(Baca: Pemerintah Intensifkan Pembangunan Kawasan Natuna)

"Mungkin sebulan setelah Lebaran, kami minta kepada Seskab kita adakan rapat lagi supaya bisa langsung eksekusi," kata Rizal.

Esensinya, tambah Rizal, pengembangan kawasan Natuna ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana, membuat Natuna bisa berkembang pesat seperti daerah lain di seluruh Indonesia, dan menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia.

(Baca: Jokowi Perintahkan Pembangunan Natuna Fokus ke Perikanan dan Migas)

"Dalam soal itu, kami tidak mau negosiasi dengan siapa pun. Ini adalah wilayah Republik Indonesia, kita berhak mengatur apa pun di wilayah tersebut," kata Rizal.

Langkah pemerintah mengembangkan kawasan Natuna muncul setelah ketiga kalinya kapal China tertangkap menerobos dan menangkap ikan di perairan Natuna.

Jokowi langsung mengadakan rapat terbatas di Kapal Republik Indonesia Imam Bonjol di perairan Natuna untuk membahas pengembangan kawasan Natuna.

Kompas TV Jokowi Kunjungi Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Nasional
Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Nasional
Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Nasional
Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Nasional
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

Nasional
Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Nasional
10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

Nasional
Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Nasional
PKB: Bobby dan Edy Rahmayadi Punya Peluang Sama untuk Digadang sebagai Cagub Sumut

PKB: Bobby dan Edy Rahmayadi Punya Peluang Sama untuk Digadang sebagai Cagub Sumut

Nasional
AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

Nasional
Banyak Kalah Sengketa dan Harus Gelar 20 Pemilu Ulang, KPU Bantah Rugikan Keuangan Negara

Banyak Kalah Sengketa dan Harus Gelar 20 Pemilu Ulang, KPU Bantah Rugikan Keuangan Negara

Nasional
Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp 164 Miliar untuk 2025 Sebab ASN Berkantor ke IKN

Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp 164 Miliar untuk 2025 Sebab ASN Berkantor ke IKN

Nasional
Kemenag Sebut Haji 2024 Terbanyak dalam Kuota dan Tertinggi Serapannya

Kemenag Sebut Haji 2024 Terbanyak dalam Kuota dan Tertinggi Serapannya

Nasional
Jalani UKK, Edy Rahmayadi Siap Besarkan PKB di Sumut

Jalani UKK, Edy Rahmayadi Siap Besarkan PKB di Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com