Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Kompas.com - 11/06/2024, 19:15 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang disampaikan pihak Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Laporan disampaikan karena mereka keberatan atas penggeledahan dan penyitaan handphone serta barang lain oleh tim penyidik KPK.

“Dipelajari dulu, sudah saya terima,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa (11/6/20240.

Baca juga: Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Ponsel ke Dewas KPK

Tumpak mengaku telah membaca laporan tersebut namun masih dalam tahap telaah.

Mantan Wakil Ketua KPK periode pertama itu enggan menilai apakah penyitaan oleh tim penyidik sudah sesuai standard operating procedure (SOP).

Ia hanya membenarkan bahwa Dewas KPK telah menerima pemberitahuan dari penyidik terkait penyitaan tersebut.

“Ya belum boleh saya bilang. Ya sesuai. Surat perintahnya ada,” ujar Tumpak.

Sementara itu, Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati hak Hasto sebagai masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik insan komisi.

Ia yakin, Dewas KPK akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional dan untuk mendukung pemberantasan korupsi.

“Di mana tim penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme dan SOP-nya,” kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: KPK Sita Ponsel Hasto PDI-P: Berujung pada Pelaporan ke Dewas dan Penjelasan KPK

Sebelumnya, tim kuasa hukum Hasto dan stafnya, Kusnadi melaporkan penyidik KPK atas dugaan pelanggaran etik ke Dewas.

Laporan disampaikan langsung oleh pengacara Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy yang ditemani Jeohannes Tobing serta satu orang lain.

Ronny menilai, penyitaan ponsel dan tas Hasto oleh penyidik itu dilakukan dengan ugal-ugalan dan memuat kekeliruan. Menurutnya, Kusnadi merasa dijebak oleh penyidik.

“Telah diterima oleh Dewas KPK,” kata Ronny saat ditemui awak media di lokasi, Selasa.

Sebelumnya, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com