Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Mengaku Sungkan Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani

Kompas.com - 11/06/2024, 18:24 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, anggaran pagu indikatif sebesar Rp 6,4 triliun untuk kementerian ATR/BPN sebenarnya lebih kecil dibanding jumlah yang ingin mereka ajukan.

Namun, pria yang sering disapa AHY tersebut juga mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp 6,4 triliun," ucap AHY dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 7,5 Triliun saat Rapat di DPR

Menurut dia, usulan pagu anggaran hingga Rp 14 triliun tersebut mencakup program dukungan manajemen sebesar Rp 5,6 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertahanan sebesar Rp 8 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 401 juta.


Karena ada perbedaan signifikan antara pagu indikatif dan anggaran yang diusulkan, AHY mengusulkan agar anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025 disamakan saja dengan anggaran tahun sebelumnya.

"Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp 7,2 triliun, dan kita saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp 7,8 triliun atau hingga Rp 8 triliun. Itu saja sangat berarti," ucap AHY.

Baca juga: AHY Jajaki Pinjaman Lunak dari Bank Dunia Rp 10,3 Triliun

AHY pun mengatakan, pihaknya tengah berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari bank dunia sebesar 600 juta dollar AS untuk tahun-tahun berikutnya.

"Kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan pinjaman hingga 600 juta dollar AS, artinya penambahan tiga kali lipat dari pinjaman lunak lima tahun sebelumnya, untuk lima tahun ke depan. Tapi kami belum berani menyampaikan ini di forum karena masih proses negosiasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com