Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kalah Sengketa dan Harus Gelar 20 Pemilu Ulang, KPU Bantah Rugikan Keuangan Negara

Kompas.com - 11/06/2024, 18:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah bahwa akan digelarnya 20 pemungutan suara ulang (PSU) imbas kalah sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk kerugian negara.

Meskipun harus menggelontorkan anggaran lagi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan 20 PSU itu, KPU mengeklaim bahwa mereka tak perlu meminta uang negara tambahan.

"Tidak ada (kerugian negara). (PSU) itu bagian dari tindak lanjut putusan dan itu sudah kita rencanakan (antisipasi anggarannya)," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, ketika ditemui pada Selasa (11/6/2024).

"Bahkan mencetak surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara ulang sudah ada juga kemarin itu. Jadi begitu tindak lanjut rekomendasi (PSU dari Bawaslu atau MK) juga sudah siap," jelas dia.

Baca juga: Sengketa Pileg Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, Profesionalisme KPU Disorot

Sebelumnya, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti profesionalisme KPU karena banyaknya sengketa yang kalah di MK.

Total, MK mengabulkan total 44 (14,81 persen) dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024, 3 kali lipat lebih banyak daripada 2019.

Dari 44 gugatan yang dikabulkan itu, MK memerintahkan KPU menggelar 20 pemungutan suara ulang (PSU) yang tersebar di berbagai daerah pemilihan (dapil).

"Kalau dicermati dengan baik, perintah PSU yang diputus MK mayoritas berkaitan dengan persoalan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu, khususnya pada kepatuhan terhadap administrasi kepemiluan serta prinsip penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional," ungkap Titi, Selasa.

"Ketidakprofesionalan dan pelanggaran sengaja oleh penyelenggara pemilu selain merusak kredibilitas pemilu juga berdampak serius terhadap kerugian keuangan negara. Kalau mereka bisa bekerja benar, tentu negara tidak akan mengeluarkan ongkos lebih akibat pemungutan dan penghitungan suara yang harus diulang," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Nasional
Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi 'Online' Diblokir

Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi "Online" Diblokir

Nasional
Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Nasional
KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi 'Online' Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi "Online" Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com