Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Sosial: Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan Lewat Gerakan Kerakyatan!

Kompas.com - 25/06/2016, 22:28 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


GRESIK, KOMPAS.com
- Angka kekerasan pada anak dan perempuan tiap tahun terdata terus meningkat. Semua kalangan harus turun tangan untuk menekan angka kekerasan ini.

"Trennya memang cenderung meningkat. Saya minta bangun gerakan kerakyatan untuk mengantisipasinya," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Gresik, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2016).

Merujuk catatan tahunan Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2015 naik 9 persen dibandingkan setahun sebelumnya.

Gerakan itu, kata Khofifah, memungkinkan seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat sehingga peluang terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dicegah.

"Hari ini draf finalisasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) selesai dibuat dan segera diberikan oleh Komnas perempuan," ujar Khofifah, seusai menghadiri acara di Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Gresik.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara di Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Gresik, Jawa Timur, Sabtu (26/6/2016). Salah satu agenda adalah pendeklarasian gerakan anti-narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga.
Draf tersebut nantinya akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

"Setelah itu, bila sudah disetujui DPR dan pemerintah, baru dibentuk tim untuk membuat undang-undang," tambah Khofifah.

Meskipun baru tahap finalisasi, kata Khofifah, Kementerian terkait sudah proaktif. "Kalau di kementerian sosial, kami sudah bentuk aturan soal human trafficking," ungkap Khofifah.

Selain itu, Khofifah menegaskan kembali bahwa peran dan gerakan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas kekerasan terhadap anak dan perrmpuan.

"Kalau undang-undang dan regulasinya sudah dibentuk tetapi rakyat tidak membantu, peluang terjadinya (kekerasan) akan tetap ada," katanya kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com