Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Anggota Polisi Paling Banyak Lakukan Penyiksaan

Kompas.com - 25/06/2016, 18:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kasus penyiksaan di Indonesia, dari sebelumnya sekitar 90 kasus menjadi 134 kasus.

Staf Divisi Hak Sipil Politik Kontras, Satrio Wirataru mengatakan, dari penelitian yang dilakukan Kontras, mayoritas pelakunya merupakan petugas kepolisian.

"Pelaku penyiksaan masih didominasi Polri. Dari 134 kasus, 91 tindakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi dilakukan polisi," ujar Satrio dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Hasil tersebut didapat Kontras dari hasil pemantauan melalui pemberitaan media periode Mei 2015-Mei 2016. Sebanyak 134 kasus itu melibatkan 260 korban yang mayoritas berusia 15-25 tahun.

Sementara di urutan kedua pelaku penyiksaan paling banyak yakni anggota TNI dengan 24 tindakan dan petugas lembaga pemasyarakatan sebanyak 19 tindakan.

Menurut Satrio, umumnya tindak penyiksaan ini terjadi di daerah yang padat penduduk dan banyak disorot oleh media seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Tindakan oleh polisi ini kebanyakan terjadi pada tingkatan polsek dan polres, di wilayah Indonesia," kata Satrio.

Dari hasil pemantauan media juga, didapati sebanyak 66 persen penyiksaan dilakukan di sel tahanan dan peristiwa terjadi saat dilakukan pemeriksaan. Sementara sisanya dilakukan di tempat publik, rumah korban, dan juga kantor.

"Ini menunjukkan watak kekerasan dan brutalisme aparat masih tinggi dalam mengelola dinamika penyidikan," kata Satrio.

Satrio mengatakan, salah satu kasus yang menonjol adalah kasus terduga teroris asal Klaten, Siyono. Siyono tewas di dalam mobil karena melawan anggota Densus 88 yang mengawalnya. Bahkan, ada upaya dari kepolisian agar keluarga tidak memperkarakan kematian Siyono.

"Berusaha mengiming-imingi keluarga korban dengan uang agar tidak teruskan kasus. Ada juga pembunuhan karakter Siyono, setelah meninggal dibuat profil dia jenderal kelompok teroris," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com