Meski Anggaran Terbatas, TNI Wajib Penuhi Minimum Essential Force

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin mengatakan, meski anggaran pemerintah defisit, TNI wajib memenuhi batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) TNI tahun 2014-2019.

Hasanuddin memaparkan, untuk 2014-2019, TNI wajib memenuhi 68 persen dari target yang telah ditetapkan.

"Kalau pagu anggaran tahun 2017 cuma Rp 107 triliun jelas sulit, batas minimal seharusnya Rp 150 triliun kalau mau mencapai target minimum essential force di 2019," kata Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Meski Ditolak DPR, Anggaran Kemenhan-TNI Tak Akan Dinaikkan)

Hasanuddin menambahkan, dengan target minimum essential force sebesar itupun baru cukup untuk bertahan dengan kategori serangan musuh tingkat menengah.

Padahal menurut Hasanuddin ada beberapa hal yang perlu diperkuat TNI. Yakni dalam hal pengamanan wilayah perbatasan, khususnya di perairan terluar seperti di Kepulauan Natuna yang sering dimasuki kapal dari Tiongkok dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal.

"Tapi sepertinya TNI loyal dengan Pemerintah sehingga mereka sulit untuk menaikan pagu anggaran 2017 ke angka Rp 150 triliun, kalau sudah begitu ya terpaksa direvisi," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Itu.

"Nantinya Komisi I, TNI, dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Bapenas akan duduk bersama membahas itu, mana saja program pertahanan yang bisa ditunda supaya alokasinya bisa untuk pemenuhan minimum essential force tadi," kata dia.

(Baca: Pemerintah Ingkar Janji, Komisi I Tolak Pengajuan Anggaran Kemhan-TNI)

Hasanuddin pun mengatakan, pemenuhan batas minimum essential force diharapkan bisa meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan di Indonesia. Terutama di Natuna yang sering dimasuki kapal berbendera Tiongkok.

"Selain Natuna, kami juga mendorong supaya TNI memperkuat pengamanan di Saumlaki, Maluku, itu juga merupakan wilayah perairan terluar yang strategis," tutur dia.