Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Karnavian Pernah Tangani "Buloggate", Kasus Korupsi yang Libatkan "Orang Istana"

Kompas.com - 16/06/2016, 06:14 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Nama Tito sudah diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Sebelum menjabat Kepala BNPT, sejumlah jabatan prestisius di Polri pernah dijabat Tito Karnavian. Jabatan itu di antaranya adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Papua, dan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Meski begitu, nama Tito sudah terdengar lebih dulu saat menangani sejumlah kasus besar.

Salah satu peristiwa yang melambungkan nama Tito adalah saat memimpin Tim Kobra dalam penangkapan putra presiden RI kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra pada 2001. 

Sebelum kasus itu pun, nama Tito sudah muncul karena menangani kasus besar yang menarik perhatian publik saat menjabat Kepala Satuan Reserse Ekonomi di Ditserse Polda Metro Jaya.

Saat itu, Tito yang menjabat Mayor Polisi menangani kasus penyalahgunaan dana karyawan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) sebesar Rp 35 miliar.

Kasus itu menjadi perhatian utama publik pada pertengahan 2000 karena tidak hanya melibatkan Wakil Kepala Bulog Sapuan.

Namun, kasus yang dikenal dengan sebutan Buloggate itu juga melibatkan "orang Istana", yaitu tukang pijat Presiden Abdurrahman Wahid, Soewondo.

Dilansir dari arsip Harian Kompas pada 26 Mei 2000, Tito Karnavian memimpin anak buahnya menangkap Sapuan di kantornya, Gedung Bulog Jalan Gatot Subroto, pada 25 Mei 2000.

Tito kemudian langsung memimpin proses penyidikan terhadap Sapuan, yang berjalan beberapa jam setelah Sapuan ditangkap.

Selain itu, Tito juga terlibat dalam pencarian Soewondo yang buron setelah namanya disebut terlibat dalam kasus itu.

Soewondo sendiri ditangkap di sebuah rumah mewah pada 14 Oktober 2000 di Cisarua, Bogor.

Dilansir dari arsip Harian Kompas terbitan 16 Oktober 2000, Tito menyebut penangkapan itu dilakukan di rumah Soewondo sekitar pukul 13.30 WIB.

Calo kekuasaan

Dilansir dari arsip Harian Kompas, menurut Rizal Ramli yang saat itu menjabat Kepala Bulog, kasus Buloggate bermula akibat adanya permainan "calo-calo" kekuasaan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com