Pimpinan KPK Mengaku Tersiksa Usut Kasus Sumber Waras

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menekankan soal perbedaan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hasil penyelidikan, KPK tak menemukan unsur korupsi dalam kasus tersebut. (baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

Hasil kerja KPK tersebut bertentangan dengan temuan BPK yang menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

"Ini kan membingungkan. Dulu KPK bilang tunggu hasil audit investigasi BPK," ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III dan KPK di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Padahal, selama berdiri, KPK dianggap selalu bekerja beriringan dengan BPK dalam menangani kasus korupsi. Terlebih BPK merupakan badan yang memang memiliki kewenangan untuk menaksir angka kerugian negara.

"Pertanyaannya, bedakah pimpinan KPK yang dulu dengan sekarang? Hukumnya sama, lembaganya sama. Mungkin mata hati yang beda," sambung politisi Partai Demokrat itu.

(baca: Penjelasan Pimpinan KPK soal Penanganan Kasus Lahan RS Sumber Waras)

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua KPK Laode Muhamnad Syarief curhat perihal tekanan selama penyelidikan kasus Sumber Waras.

"Saya ingin mengatakan bahwa kami berlima dan seluruh teman-teman ini mungkin adalah yang paling tersiksa karena kasus ini. Kami didemo hampir tiap hari," kata Laode.

"Banyak tokoh masyarakat datang katanya memberi dukungan, tapi setelah datang disodori lagi audit BPK," lanjut dia.

(baca: BPK Ceroboh jika KPK Bisa Buktikan Tak Ada Kesalahan dalam Kasus Sumber Waras)

Ia menegaskan dalam menangani kasus korupsi, KPK tak ingin melindungi pihak manapun dan selalu berusaha berlaku profesional.

Laode pun membantah jika hubungan KPK dan BPK tak baik apalagi saling serang terkait kasus tersebut.

"90 persen keberhasilan KPK juga didukung BPK karena yang diterima di pengadilan adalah perhitungan BPK dan BPKP. Hubungan kami baik," ujarnya.