Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Dipangkas, Kejagung Terpaksa Berhemat untuk Biaya Perkara

Kompas.com - 10/06/2016, 16:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung harus berhemat seiring pemangkasan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Hal ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016. Pasalnya, sulit bagi kejaksaan untuk menangani perkara dengan anggaran yang terbatas.

"Ya dihemat-hematlah dengan yang ada itu. Kami tidak mungkin biarkan kejahatan yang di depan mata kita itu," ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

(Baca: Pemangkasan Anggaran di Kejagung Buat Penuntasan Perkara Tak Optimal)

Prasetyo mengakui keterbatasan anggaran itu sangat berpengaruh pada kinerja kejaksaan. Namun, kejaksaan selama ini sudah menyiasati kurangnya anggaran dengan tetap memproses perkara yang jumlahnya tidak sedikit.

Kendati berupaya bisa berhemat, Prasetyo tetap berharap Komisi III DPR bisa memperjuangkan penambahan anggaran kejaksaan.

"Kami harap ada pertimbangan dari semua pihak dan Komisi III bisa pahami ini," kata Prasetyo.

Anggaran Kejaksaan Agung di APBN 2016 dipotong Rp 162 miliar dari total anggaran Rp 4,5 triliun. Dari anggaran yang ada, Kejaksaan Agung ternyata memotong pos anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum sebesar Rp 8,6 miliar.

(Baca: Jaksa Agung Minta Tambahan Anggaran Kejagung dalam APBNP 2016)

Kejagung juga memotong anggaran di sektor penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus sebesar Rp 23 miliar. Prasetyo kemudian mengajukan anggaran di APBN-P 2016 sebesar Rp 310 miliar. Sebanyak Rp 162 miliar digunakan sebagai pengganti pemangkasan anggaran pada periode sebelumnya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P) Junimart Girsang menilai tak boleh ada pemotongan anggaran dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, Junimart pun mengusulkan agar Jaksa Agung Prasetyo menyiapkan argumentasi agar ada peningkatan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk Korps Adhyaksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com