Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Aparatur Negara Ubah Pola Pikir

Kompas.com - 09/06/2016, 18:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengubah pola pikir dalam bekerja.

Ia ingin Korpri berorientasi menghadapi persaingan antarpegawai dan persaingan global.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu pengurus Korpri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

"Seluruh ASN (aparatur sipil negara) harus merubah pola pikir dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang di dalamnya ada paradigma saat ini terjadi persaingan antar ASN dan persaingan dengan dunia luar," ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh, seusai bertemu Presiden.

Bentuk konkret mengubah pola pikir itu adalah dengan meningkatkan profesionalitas di dalam bekerja.

Pegawai, baik di kota atau pelosok daerah harus meningkatkan motivasi dan disiplin dalam bekerja.

"Revolusi mental harus menjadi upaya bersama yang diseriusi. ASN di manapun dia bertugas harus mencurahkan seluruh energinya untuk kepentingan pelayanan publik yang lebh baik dari sebelumnya. Itu pesan Pak Presiden," ujar Zudan.

Zudan mengakui, daya saing ASN di Indonesia rendah.

Oleh sebab itu, Korpri mendukung penuh rencana pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kualitas ASN, peningkatan kesejahteraan ASN, serta melakukan efisiensi pegawai agar benar-benar mendapat ASN yang dibutuhkan.

Pertemuan itu juga sekaligus undangan bagi Presiden untuk hadir dalam acara HUT Korpri yang akan digelar di Bali pada 29 November 2016. Presiden menyatakan akan akan memenuhi undangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com