Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran BNN Dipangkas, Buwas Singgung Kebutuhan Anjing K-9

Kompas.com - 08/06/2016, 20:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso mengatakan kebijakan penghematan anggaran yang tengah diterapkan pemerintah akan berimplikasi terhadap kinerja lembaganya.

Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya akan tetap berupaya maksimal untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Tanah Air.

“Kami harus memahami keuangan negara. Kalau diberikan segitu, kami gunakan semaksimal mungkin,” ujar dia saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (8/6/2016).

Di dalam APBN 2016, anggaran yang diterima BNN sebesar Rp 1.367.802.022.000. Namun, lantaran adanya kebijakan penghematan, anggaran yang diterima BNN harus dipangkas sebesar Rp 65.508.444.000.

Untuk optimalisasi biaya operasional, Buwas mengatakan, BNN mengoptimalkan anggaran yang diperoleh dari Kementerian Keuangan berupa reward sebesar Rp 90 miliar dan tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp 741.741.951.000.

“Sehingga, pagu perubahan BNN sebesar Rp 2.134.035.529.000,” kata Buwas.

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan, masih banyak peralatan operasional untuk mendeteksi narkoba yang belum dapat dipenuhi, salah satunya anjing pelacak atau K-9. Idealnya, dibutuhkan sekitar 2.000 anjing pendeteksi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

“Tapi untuk membentuk kekuatan itu cukup sulit dan mahal. Makanya kami sedang mencari solusi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, untuk pengadaan seekor anjing pendeteksi asal Jerman atau Belanda yang siap pakai, dibutuhkan biaya antara Rp 120 juta hingga Rp 125 juta.

Harga tersebut dapat dipangkas apabila kebutuhan anjing itu disiasati dengan anjing local yang harganya cukup dengan Rp 10 juta.

“Tapi pelatih (anjing local) itu belum ada. Makanya kita kemarin mengirim anggota kita untuk belajar melatih. Keinginan Presiden itu setiap BNN P minimal tiga ekor,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com