Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Mendukung Ahok, PDI-P Hanya Mengejar Kekuasaan..."

Kompas.com - 08/06/2016, 18:18 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, harus diakui bahwa hingga saat ini calon terkuat untuk menjadi pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Oleh karena itu, salah satu kader PDI Perjuangan terang-terangan menginginkan Ahok "balik kandang" alias maju pilgub dengan kendaraan parpol.

"Harus diakui, hingga saat ini calon terkuat ya Ahok," ujar Hendri saat dihubungi, Rabu (8/6/2016).

Ia menilai, jika nantinya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan mendukung Ahok, maka langkah tersebut bukan hal yang salah. Hanya saja, hal itu kurang pantas dilakukan oleh partai sebesar PDI-P.

"Itulah politik, (pilihan mendukung Ahok) ini tidak salah. Hanya saja, tidak cukup pantas dilakukan oleh partai sekelas PDI-P," kata Hendri.

(Baca: "Ahok Otaknya Encer Cari Jalan Jadi Penguasa, Biasa Pindah Kendaraan")

Jika akhirnya memilih Ahok, tambah dia, akan timbul kesan bahwa PDI-P hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan kader-kader potensial yang dimilikinya.

"Jika PDI-P benar-benar menginginkan Ahok, ya PDI-P berarti sama kelasnya dengan Hanura dan Nasdem yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa memperhatikan kekuatan kadernya sendiri," kata dia.

Menurut Hendri, masih banyak sosok di internal PDI-P yang potensial untuk dijadikan rival petahana dalam kontestasi pilgub nanti.

(Baca: Kata Wasekjen PDI-P, kalau Mau Bertobat, Ahok Bisa Diusung)

"Risma, Djarot misalnya," kata dia.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya memastikan bahwa dukungan PDI-P hanya ditujukan untuk bakal calon yang mendaftarkan diri ke partai berlambang banteng itu.

Pernyataan ini menepis kabar bahwa PDI-P ingin mendukung Ahok nantinya. (Baca: "Kalau PDI-P Meminang Ahok, Saya Katakan Pasti Tidak")

"Kalau PDI-P meminang Ahok, saya katakan, pasti tidak. Jadi, Ahok bisa diusung PDI-P ketika Ahok mendaftar ke PDI-P," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (7/6/2016).

Adapun Ahok menyatakan, jumlah data KTP yang dikumpulkan Teman Ahok akan mencapai 1 juta pada 20 Juni ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com