Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Banyak PNS yang Tak Masuk Kerja 100 Hari dalam Setahun

Kompas.com - 07/06/2016, 14:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Yuddy Chrisnandi mengatakan, rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 juta orang dlatarbelakagi banyaknya PNS yang tidak produktif dalam bekerja.

Berdasarkan laporan yang diterima Yuddy, banyak PNS yang tak hadir sampai 100 hari dalam setahun.

"Dari laporan yang masuk ke saya, banyak PNS yang absen sampai 100 hari dalam setahun. Tiga puluh lima hari absen saja bisa kena sanksi, 45 hari bisa diberhentikan. Ini bisa 100 hari tidak masuk," kata Yuddy, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Yuddy mengatakan, jumlah PNS idealnya adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau hanya 3,5 juta orang.

Sementara, di Indonesia saat ini ada 4,5 juta PNS. Jumlah tersebut dinilai tidak ideal dan membuat banyak PNS bermalas-malasan.

"Secara simulasi kita kelebihan 1 juta PNS. Nah bagaimana menguranginya tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan retribusi yang disarankan oleh Wakil Presiden dan Presiden," ucap dia.

Yuddy menekankan, rasionalisasi PNS ini bukan dengan cara pemutusan hubungan kerja, melainkan menunggu PNS yang pensiun dan tidak merekrut PNS baru hingga beberapa tahun ke depan.

"Pak Presiden sampaikan bahwa tiap tahun ada PNS yang pensiun 120 ribu sehingga 3 tahun ke depan yang pensiun sekitar 500 ribu orang. Dengan pendekatan moratorium yang jadi kebijakan pemerintah berarti pegawai kita tahun 2019 tinggal 4 juta," kata Yuddy.

Kompas TV 1 Juta PNS Dirumahkan dalam Tiga Tahun?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com