Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Enggan Usung Calon Independen dalam Pilkada

Kompas.com - 05/06/2016, 15:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP PPP Qoyum Abdul Jabar mengatakan, partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan atau independen.

Menurut dia, guna membangun sistem demokrasi yang baik, maka calon kepala daerah harus diusung partai politik.

"Based on internal. Kami kan juga partai lama, harus punya kader," kata Qoyum di Asrama Haji, Jakarta Timur, Minggu (5/6/2016).

Dalam penyelenggaraan pilkada, ia mengatakan, yang akan menjadi tuan rumah adalah dewan pimpinan wilayah.

Oleh sebab itu, proses penjaringan tahap awal terhadap calon kepala daerah yang akan diusung sepenuhnya menjadi wewenang DPW.

Kendati demikian, meski DPW telah memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, proses pengambilan keputusan untuk persetujuan tetap berada di tangan DPP PPP.

Sebab, Qoyum menjelaskan, segala keputusan yang bersifat strategis menjadi tanggung jawab DPP.

"Tapi DPW dilibatkan. Dia yang punya jabatan, jangan sampai dilupakan," ujarnya.

Semetara itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, fungsi kaderisasi selama ini dijalankan untuk mencari kader potensial yang dapat diusung sebagai calon kepala daerah.

Menurut dia, justru dipertanyakan apabila ada parpol yang tak dapat mengusung calon dari internal.

Ia mencontohkan, untuk Pilkada DKI setidaknya ada tiga nama potensial yang dapat diusung untuk menandingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju melalui jalur independen.

Ketiga nama itu adalah Ketua Mahkamah Partai PPP Taufiequrahman Ruki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan ustaz Yusuf Mansur.

"Deddy Mizwar itu kami usung di Pilkada Jabar lalu. Sedangkan Pak Ruki itu kader kami," ujarnya.

Meski popularitas Basuki alias Ahok cukup tinggi, ia mengaku PPP tak khawatir untuk menghadapinya. Ia pun menjadikan kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang mencalonkan diri kembali saat Pilkada DKI 2012 lalu.

Saat itu, pria yang akrab disapa Foke itu justru kalah dari pasangan Joko Widodo-Ahok yang baru menyatakan diri maju dua hari sebelum pencalonan.

"Padahal kampanye Foke sudah jauh-jauh hari," kata dia.

Kompas TV Petahana Diminta Mundur dari Jabatannya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com