Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Sani: Lulung Harus Lebih Banyak Baca soal Sejarah Reformasi 1998

Kompas.com - 03/06/2016, 13:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menyarankan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga, Abraham Lunggana alias Lulung untuk lebih banyak membaca sejarah.

Ia menilai, Lulung harus lebih banyak membaca terkait sejarah jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Hal itu diungkapkan Arsul menanggapi pernyataan Lulung yang menyebutkan ada andil kekuatan komunis di balik kejatuhan Soeharto.

“Sahabat saya Pak Haji Lulung mesti banyak baca lagi lah, artikel, buku, referensi yang terkait dengan peristiwa reformasi Mei 1998,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Sebagai pimpinan ormas, ia mengingatkan, agar Lulung dapat memberikan pernyataan yang tidak menyesatkan.

Ia khawatir, pernyataan Lulung dapat menimbulkan persoalan baru.

“Kita saling mengingatkan supaya tidak gampang ber-statement yang punya implikasi bukan membangun persatuan tapi menimbulkan perpecahan,” kata dia.

Dikendalikan komunis

Saat menghadiri Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016), Lulung menyinggung kejatuhan Presiden Soeharto karena kelompok yang mengatasnamakan komunis.

"Berhentinya Pak Soeharto merupakan kehilangan bangsa Indonesia," ujar Lulung, Rabu.

"Karena berhentinya Pak Soeharto merupakan keinginan kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan bangsa Indonesia, tetapi dikendalikan negara kapitalis dan komunis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com