Kontras Nilai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Dimunculkan Pihak yang Diuntungkan Orde Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebut ada upaya untuk membersihkan nama Soeharto dengan munculnya wacana pemberian gelar pahlawan untuk presiden kedua RI itu.

Upaya membersihkan nama Soeharto itu pun dilakukan dengan melupakan berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru berkuasa.

Menurut Yati, pihak-pihak yang memunculkan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah orang-orang ikut menikmati kekuasaan Orde Baru.

"Saya melihat ada upaya untuk membersihkan nama Soeharto. Mereka yang mendorong wacana itu kan orang-orang yang diuntungkan pada masa Orde Baru," ujar Yati saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Selasa (24/5/2016).

Soeharto, kata Yati, tidak pernah dipidana bukan karena terbukti tidak bersalah, namun dideponir karena kondisi kesehatan yang memburuk.

"Oleh karena itu dengan situasi di mana negara absen dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa rezim Soeharto, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto dapat memberikan pemutihan atau pengampunan secara ilegal terhadap segala bentuk kejahatan negara yang terjadi," ucap Yati.

Yati mengatakan, pada hakekatnya gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan terhadap warga negara yang berjasa dan memberikan hidupnya bagi bangsa dan negara.

Seseorang yang layak diberikan gelar pahlawan apabila dalam hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangan.

"Soeharto adalah sosok yang kontroversial. Mengutip kalimat Gus Dur, Soeharto itu jasanya besar tetapi dosanya juga besar," ungkapnya.