Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera, Dana PKH Dikirim Lewat Ponsel

Kompas.com - 19/05/2016, 13:47 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com
- Pemerintah segera menerapkan pengiriman uang digital dalam sistem keuangan inklusif untuk bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Akan ada 100 kota untuk uji coba penerapan secara nasional. Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan, menjadi salah satunya.

Langkah ini bertujuan mengantisipasi kemungkinan pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Bantuan dikirim ke nomor rekening yang bisa diakses lewat telepon genggam atau ponsel penerima PKH.

"Kalau beras itu ada yang namanya 'bagi rata' (kepala desa membagi rata jatah beras bagi semua warga, termasuk warga non-PKH), nanti tidak ada lagi seperti itu," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Aula Prameswari, Kantor Walikota, Palembang, Rabu (18/5/2015).

Menurut Khofifah, penerima bantuan program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra)—sebelumnya bernama raskin—haruslah orang yang namanya tercantum dalam daftar. Penggunaan uang digital dalam model keuangan inklusif, ujar dia, akan memastikan bantuan dana PKH langsung diberikan kepada penerima yang terdaftar. 

"Tidak akan salah sasaran," tegas Khofifah.

Lebih bisa dikelola

Keuntungan lain dari sistem tersebut, lanjut Khofifah, penerima PKH bakal lebih bebas mengelola dana sesuai kebutuhan. Uang bisa dicairkan sebagian saat dibutuhkan di bank tertunjuk atau dikonversikan menjadi barang di toko ritel yang sudah ditunjuk sebagai agen untuk mekanisme keuangan inklusif ini.

Ilustrasi

Kalau masih ada kelebihan, dana itu bisa ditabung untuk digunakan bila diperlukan saja. Adapun nomor rekening sebagai tujuan pengiriman dana pun mudah diingat karena sama dengan nomor ponsel bagi peserta yang sudah memiliki telepon genggam.

"Misalnya, ibu hamil terima (bantuan) Rp 1,2 juta yang dicairkan empat kali. Tiba-tiba, oh saya butuh kacang hijau, maka bisa ditukarkan (sebagian dana) untuk (membeli) kacang hijau," tutur Khofifah memberi contoh.

Untuk mematangkan sistem ini, Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri. Agen penyedia barang diseleksi bersama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perbankan juga dilibatkan dalam proses ini.

"Ada semacam chip dalam kartu (SIM card ponsel) dan ada agen yang ditunjuk. Dari agen nanti ada notifikasi. Misalnya, dana Rastra itu Rp 110.800, bisa dikonversikan untuk beras, telur, atau kacang hijau (tidak harus beras saja)," kata Khofifah.

Sebelumnya, ujar Khofifah, uji coba model keuangan inklusif—untuk pembagian Rastra—digelar di tiga kabupaten kota sebanyak dua kali. Hasilnya, sebut dia, 95 persen peserta merasa puas dengan layanan ini.

Meski boleh dikatakan berhasil, kuantitas dan kualitas agen keuangan dan barang ini masih terus dimatangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kemensos.

"Kami sudah punya peta 100 kota ini, di mana banknya, berapa jumlah agennya. Memungkinkan Juni ini sudah dimulai," ucap Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com