KPK Pelajari Barter Tambahan Kontribusi Bagi Pengembang Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari informasi mengenai barter kontribusi tambahan bagi perusahaan pengembang yang ingin mendapatkan izin pelaksanaan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Informasi menyebutkan bahwa pemberian kontribusi tambahan tersebut tidak memiliki payung hukum.

"Kajian sedang berjalan, tapi perlu saya tegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK akan mempelajari apakah ada payung hukum yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta kontribusi tambahan, sebelum izin pelaksanaan reklamasi diberikan kepada perusahaan pengembang.

Dalam informasi mengenai barter tersebut, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, disebut-sebut menggelontorkan uang ratusan miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai sejumlah proyek di DKI.

Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku memiliki dasar hukum untuk menagih kontribusi tambahan kepada pengembang proyek reklamasi.

Dasarnya adalah perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian itu, tercantum tambahan kontribusi pengembang, yaitu 15 persen dikali nilai jual objek dan lahan yang dijual.

"Kami buatlah perjanjian (kerja sama dengan pengembang). Saya sudah serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kalau itu ada perjanjian antara kami," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (12/5/2016).

Hanya saja, Ahok tidak menjelaskan detil terkait perjanjian kerja sama itu.

Agar payung hukumnya lebih kuat, Pemprov DKI Jakarta memasukkan rancangan tambahan kontribusi pada revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta.

Namun, raperda itu belum disahkan, seiring penghentian pembahasan oleh DPRD DKI Jakarta.