Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute Akan Merilis Indeks Kota Islami

Kompas.com - 16/05/2016, 08:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maarif Institute akan merilis Indeks Kota Islami (IKI) berdasarkan hasil penelitiannya di 29 kota dari total 93 kota di Indonesia.

Rencananya, hasil lengkap penelitian ini akan dirilis pada Selasa (17/5/2016) pukul 10.30 WIB di Hotel Alia, Cikini, Jakarta.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen menata pemerintahan demi mewujudkan kota yang aman, sejahtera, dan bahagia di Indonesia.

Tiga hal itu dipandang sebagai variabel pengukuran utama.

"Kami memahami kota Islami dalam perspektif yang lebih luas, berbeda dengan istilah kota Islam atau kota syariah," tulis Fajar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin (16/5/2016).

"Bung Hatta sudah memberikan contoh, hiduplah dengan filosofi garam, tak tampak tapi terasa, bukan seperti gincu," lanjutnya.

Dia menambahkan, kota Islami ditandai dengan kehadiran pelbagai kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada penciptaan sistem kota yang aman, sejahtera, dan bahagia.

Ketiga variabel kunci ini merupakan turunan operasional dari konsep negara atau kota ideal menurut Alquran.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kota Islami tidaklah mensyaratkan demografi penduduknya menganut agama Islam dalam jumlah tertentu. Sebab tidak ada kota yang homogen 100 persen secara agama.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais. Dia mengaku gagasan Indeks Kota Islami ini muncul saat Maarif Institute membedah Indeks Negara Islami yang menempatkan Indonesia di urutan 140.

"Kami menyusun puluhan indikator untuk setiap variabel kunci dengan berbasis data sekunder. Banyak temuan menarik dalam penelitian yang memakan waktu hampir setahun ini," ungkap Ahmad.

Di antara temuan tersebut adalah tidak ada korelasi langsung antara komposisi pemeluk agama Islam dengan tingkat keislamian sebuah kota.

Kota yang jumlah penduduk Muslimnya minoritas juga punya kans besar masuk asal memenuhi ketiga variabel kunci di atas.

"Dari kota-kota yang diteliti, tidak ada kota yang menerapkan Perda Syariah masuk dalam rangking 10 besar," papar Ahmad.

"Pemberlakuan regulasi berbasis syariah di beberapa kota tidak menjamin kota tersebut lebih tinggi tingkat keislamiannya dibanding kota yang tidak menerapkan produk hukum sejenis," lanjutnya.

Yang tak kalah menarik, mayoritas peringkat 10 besar Indeks Kota Islami ini didominasi kota-kota luar Jawa.

Misalnya, Kota Banda Aceh merupakan kota yang nilai variabel kesejahteraannya tertinggi.

"Kami juga menemukan kota dengan nilai variabel kebahagiaan teratas adalah Kota Denpasar", lanjutnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com