Kunjungi Malang, Ketua MPR Sosialisasi Empat Pilar di Hadapan Ribuan Santri

Safari Kebangsaan Merajut Kebhinnekaan yang menjadi agenda Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali berlanjut. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali bergerak ke arah timur Pulau Jawa. Pada Jumat (13/5), Zulkifli tiba di kota Malang untuk mengunjungi Pesantren Bahrul Maghfiroh di Lowok Waru.

Pesantren ini cukup unik, mengingat ribuan santri yang menuntut ilmu di dalamnya tidak dibebani biaya sepeser pun. Pendidikannya juga sesuai dengan program pemerintah. Selain itu, pesantren yang sudah punya cabang di Mekkah, Arab Saudi, tersebut juga memiliki pusat pembinaan wajib lapor kasus narkoba.

Pada kunjungannya tersebut, Zulkifli sekaligus melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan santri dan santriwati. Zulkifli dalam sosialisasi berharap bahwa sesuai dengan empat pilar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Tentunya dengan ketetapan MPR RI, rasa kebhinnekaan harus dipupuk.

Menurutnya, Indonesia memang sangat beragam, terdiri dari beribu suku dan bahasa begitu juga dengan wilayahnya yang terdiri atas banyak pulau. Tidak akan mungkin untuk dijadikan seragam. Namun keberagaman tersebut tidak boleh dijadikan sebagai sumber perpecahan melainkan potensi. Sebab, hal paling penting adalah menjaga keutuhan NKRI.

"Tidak boleh bicara SARA, semua memiliki hak yang sama. NKRI ini berarti di manapun kita berada kita tetap punya hak yang sama, tidak peduli asal kelahiranya dari mana. Karena itu saya katakan mereka yang masih tawuran karena rasa kedaerahan atau tempat kelahiran itu masih primitif!" katanya disambut riuh rendah tawa para santri.

Ini karena NKRI telah disepakati sejak 71 tahun lalu. Terkait dengan Pancasila, Zulkifli mengimbau agar landasan ideologi Indonesia tersebut jangan hanya dihafalkan. Pancasila seharusnya dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau kita mengimplementasikan Pancasila, kita akan menjadi manusia yang beradab," ujarnya.

Dengan semangat gotong royong, dan permusyawarahan untuk mencapai mufakat, maka keadilan sosial akan tercipta. Keadilan sosial ini menjadi pokok yang serius untuk diwujudkan. Saat ini, begitu marak terjadi kasus pelanggaran moral dan kesusilaan. Berawal dari kasus kekerasan seksual di Bengkulu, kasus-kasus serupa terus mencuat. Mayoritas dipicu oleh miras dan narkoba.

"Keadilan sosial dan pemerataan ekonomi ini masih jadi PR besar. Akibat kemiskinan, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja dan tidak ada nafkah orang bisa saja frustasi dan cari pengalihan dengan miras atau narkoba," ujar Zul. (Adv)